“Manajemen Garuda dan Kementerian BUMN harus sangat hati-hati mencari solusi masalah ini,” kata Deddy lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan Deddy dalam rapat dengar pendapat (RDP) anggota DPR bersama Direksi Garuda Indonesia, yang menjabarkan kesulitan perusahaan menghadapi dampak pandemi COVID-19.
Baca juga: BUMN transportasi jamin tak merumahkan karyawan di tengah COVID-19
“Penyebabnya adalah operasi yang terkendala pandemi COVID-19, biaya operasional tinggi, serta utang SUKUK yang jatuh tempo awal Juni 2020,” ujar Deddy.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan bahwa jajaran direksi menjabarkan strategi perusahaan untuk memotong ongkos produksi.
Dalam hal ini, Deddy menyampaikan bahwa perusahaan pelat merah tersebut membutuhkan pinjaman untuk biaya operasional harian dan melunasi utang SUKUK.
Baca juga: Dampak COVID-19, Garuda renegosiasi sewa pesawat hingga pangkas rute
Deddy menambahkan, disampaikan tiga pilihan yang disiapkan direksi Garuda untuk melunasi utang SUKUK yang jatuh tempo awal Juni 2020.
Pertama, mencari pinjaman dari bank (terutama bank pelat merah) untuk membayar SUKUK, kedua yakni memperpanjang jatuh tempo SUKUK, dan ketiga adalah membayar SUKUK dengan diskon.
Menurut Deddy, opsi paling rasional yang bisa ditempuh Garuda Indonesia adalah mencari pinjaman dari bank BUMN untuk membayar SUKUK.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
