"Mulai Hari Bhayangkara 2009, Polda Jatim meluncurkan pengurusan SIM, BPKP, dan STNK dengan ATM BRI," kata Kapolda Jatim Irjen Pol. Anton Bachrul Alam, S.H.
Di sela-sela teleconference (berkomunikasi langsung) dengan Presiden dari Satpas (Satuan Pelaksana Administrasi) Colombo Satlantas Polwiltabes Surabaya, ia mengatakan masyarakat sekarang dapat mengikuti tes terlebih dulu.
"Bila lulus harus membayar lewat ATM mini BRI atau electrone data capture (EDC), lalu bukti pembayaran itulah yang digunakan mengambil surat-surat yang dibutuhkan. Dengan cara-cara itu akan meminimalkan peluang KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme)," katanya.
Sebelumnya, Polda Jatim juga telah menerapkan pelayanan yang meminimalkan peluang KKN dalam pengurusan SIM, STNK, rekruitmen bintara dan PNS, serta transparansi penyidikan.
Polda Jatim sudah memiliki SIM corner, SIM keliling, SIM delivery, STNK corner, STNK keliling, STNK delivery, STNK quick response, pelaporan perkembangan penyidikan melalui email, SMS, dan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan), serta rekruitmen bintara dan PNS yang melibatkan LSM, katanya.
Selain di Satpas Satlantas Polwiltabes Surabaya, layanan serupa juga ada di Satpas Daan Mogot, Tangerang, Samsat I Semarang, dan Mabes Polri.
Melalui keempat lokasi itu, masyarakat pemohon jasa dan jajaran kepolisian yang mendampingi, berkomunikasi langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hadir di Mabes Polri.
Untuk pertama kalinya, Presiden melakukan pembicaraan dengan warga pemohon SIM di Surabaya, Jawa Timur, yang mengaku belum puas dengan pelayanan menggunakan sistem perbankan.
Menurut warga itu, waktu pelayanan sekitar 15-30 menit masih cukup lama. Ketika ditanya oleh Presiden berapa lama waktu yang ia inginkan, warga itu mengatakan ia ingin begitu dilayani SIM bisa langsung selesai saat itu juga tanpa harus menunggu.
"Itu namanya sim salabim, bukan SIM," kata Presiden, disambut tawa warga tersebut.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
