AS Jatuhkan Sanksi Perusahaan Iran Karena Bantu Korut

Washington (ANTARA News/AFP) - AS telah memerintahkan sanksi terhadap sebuah perusahaan Iran yang diduga membantu program rudal nuklir Korea Utara, beberapa pejabat mengatakan.

Departemen Keuangan AS mengidentifikasi perusahaan itu sebagai Hong Kong Electronics, terletak di Pulau Kish, Iran, dan mengatakan peusahaan itu telah "memberikan bantuan pada Bank Komersial Tanchon Korea Utara dan Korea Mining Development Trading Corp".

Kedua entitas Korea Utara itu telah ditunjuk oleh AS dan Dewan Keamanan PBB berdasar Resolusi 1718 karena kegiatan pengembangan nuklir.

"Korea Utara menggunakan perusahaan-perusahaan kedok seperti Hong Kong Electronics dan serangkaian praktek memperdayakan lainnya untuk mengaburkan sifat sebenarnya dari transaksi keuangannya," kata Stuart Levey, wakil menteri keuangan untuk terorisme dan intelijen keuangan.

"Tindakan sekarang ini merupakan bagian dari upaya keseluruhan kami untuk mencegah Korea Utara menyalahgunakan sistim keuangan internasional untuk memajukan program nuklir dan rudalnya serta untuk menjual teknologi berbahaya ke seluruh dunia."

Satu pernyataan departemen keuangan itu Selasa mengatakan Hong Kong Electronics sejak 2007 "telah mengirim jutaan dolar dana terkait-proliferasi atas nama Tanchon dan KOMID" dan "telah memfasilitasi gerakan uang dari Iran ke Korea Utara anas nama KOMID".

Pernyataan itu mengatakan Tanchon memainkan perang penting dalam membiayai penjualan rudal balistik dan terlibat dalam membiayai penjualan rudal balistik dari KOMID ke Shahid Hemmat Industrial Group, yang adalah organisasi Iran yang bertanggungjawab untuk mengembangkan rudal berbahan bakar cair.

Tindakan AS itu tiba setelah uji coba bawah tanah dan peluncuran rudal berikutnya oleh Korea Utara mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mensahkan resolusi yang mencakup sanksi keuangan yang dibuat untuk mematahkan penghasilan rezim itu.

Korea Utara telah berjanji untuk membuat lebih banyak bom dan untuk memulai program senjata baru berdasarkan pada pengayaan uranium sebagai tanggapan atas sanksi tersebut.(*)