Kemarin, buruh harus terima bansos hingga tunda kedatangan TKA China

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Jumat (1/5) yang masih menarik untuk dibaca hari ini, mulai Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan pemerintah harus memastikan buruh yang terdampak COVID-19 terima bantuan sosial hingga PDIP meminta pemerintah tunda kedatangan TKA China.

Berikut rangkuman berita yang menarik untuk dibaca kembali :

1. Puan: Pemerintah pastikan buruh terdampak COVID-19 peroleh bansos

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah harus memastikan para buruh yang terdampak pandemi COVID-19 mendapatkan bantuan sosial.

Dia berharap di tengah suasana pandemi COVID-19, semua pihak bergotong royong menangani wabah ini termasuk dampak-dampak sosial ekonominya.

Baca selengkapnya di sini

2. NasDem: Pelatihan daring Kartu Prakerja dihentikan di tengah COVID-19

Jakarta (ANTARA) - DPP Partai NasDem meminta agar pelatihan online (daring) dalam program Kartu Prakerja dihentikan karena pelatihan itu tidak dibutuhkan di tengah pandemi COVID-19 ini.

"DPP Partai NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

3. Demokrat: Awasi Kartu Prakerja, gandeng PPATK bukan hanya KPK

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai perlu pengawasan yang ketat dan melekat dalam program Kartu Prakerja, bukan hanya melibatkan KPK namun juga perlu menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

"Saya berpandangan bukan hanya KPK yang harus jeli dan ketat dalam mengawasi, tapi saya meminta PPATK untuk memantau setiap transaksi keuangan khususnya pihak-pihak atau perusahaan dan pengusaha yang terlibat dan atau terafiliasi dalam pelaksanaan Kartu Prakerja ini," kata Didik di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

4. MPR: Penuhi hak pendidikan rakyat selama pandemi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah tetap memenuhi hak pendidikan rakyat selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam upaya menekan penyebaran pandemik COVID-19.

Dia menilai sepanjang kebijakan PSBB, terjadi peningkatan tekanan ekonomi keluarga yang mengganggu proses belajar dari rumah.

Baca selengkapnya di sini

5. PDI-P minta pemerintah tunda kedatangan TKA China

Jakarta (ANTARA) - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah Republik Indonesia menunda rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) dari China.

"Informasi yang saya terima, ratusan TKA itu akan ditempatkan di perusahaan pemurnian nikel (smelter) di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kebijakan ini seharusnya bisa ditangguhkan, mengingat situasi dan kondisi di tengah pandemik COVID-19," ujar Haroen dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini