Jakarta (ANTARA News) - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menyayangkan sikap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang kurang serius menyikapi persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Padahal tingkat kekisruhan DPT pilpres hampir sama dengan DPT pemilu legislatif," katanya dalam diskusi di Rumah Perubahan, Jakarta, Selasa.

Memang, kata Ray, ada capres-cawapres yang menyoroti persoalan DPT pilpres, namun sebatas menjadikannya sebagai isu, tidak ada langkah kongkrit untuk mendorong perbaikan DPT tersebut.

"Saya khawatir kasus DPT ini faktual tetapi cuma menjadi isu," katanya.

Dikatakannya, temuan ormas Pemuda Pancasila bahwa ada 2,2 juta pemilih fiktif di DPT pilpres di Jawa Timur semestinya didorong untuk diselidiki. Ia menduga kasus serupa juga terjadi di daerah lain.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow yakin masih banyak warga yang sudah memiliki hak pilih yang tak terdaftar dalam DPT pilpres.

"Padal substansi pemilu itu menampung aspirasi rakyat," katanya.

Karena itu Jeirry mendukung jika setiap warga yang memiliki hak pilih tetapi tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tak masuk DPT mengajukan gugatan.

"Kalau terbukti ada kesengajaan, KPU bisa dipidanakan," katanya.

Jeirry mengatakan pilpres hanya berlangsung satu putaran dapat saja terjadi dengan DPT yang kacau.

"Bisa dimainkan petugas TPS (Tempat Pemungutan Suara). Dalam kasus pilkada Jatim, saat sidang di Mahkamah Konstitusi kan ada petugas TPS yang mengakui mencoblosi sendiri surat suara," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009