MPR: Penuhi hak pendidikan rakyat selama pandemi COVID-19

Masih berdasarkan survei yang sama disebutkan hanya 8 persen guru yang sudah terbiasa dengan metoda pengajaran jarak jauh

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah tetap memenuhi hak pendidikan rakyat selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam upaya menekan penyebaran pandemik COVID-19.

Dia menilai sepanjang kebijakan PSBB, terjadi peningkatan tekanan ekonomi keluarga yang mengganggu proses belajar dari rumah.

"Fenomena tertekannya perekonomian keluarga memengaruhi proses belajar dari rumah mulai terlihat sejak kebijakan PSBB berjalan ketat. Karena itu, saya minta pemerintah mencermati fenomena ini dan segera mencari solusi terbaik untuk mengatasinya," kata Lestari Moerdijat yang biasa disapa Rerie dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut Rerie, selama masa pandemik COVID-19 di Indonesia, terdapat beberapa persoalan yang terjadi di lingkup pendidikan nasional. Dia mencontohkan, berdasarkan survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mayoritas interaksi guru-murid hanya memberikan tugas belaka yang tercatat 79,9 persen.

"Masih berdasarkan survei yang sama disebutkan hanya 8 persen guru yang sudah terbiasa dengan metoda pengajaran jarak jauh," ujarnya.

Kondisi itu menurut Rerie, bisa jadi karena kesiapan guru baik pemahaman dan praktik melakukan pengajaran jarak jauh (PJJ) yang masih rendah.

Politisi Partai NasDem itu menilai jangan sampai kesalahan pedagogik ini membuat sasaran pendidikan tidak tercapai, atau lebih jauh lagi bisa menimbulkan efek psikologis buruk bagi anak-anak didik di tengah tekanan ekonomi yang membebani orang tua.

Pada kesempatan itu, Rerie mengapresiasi langkah taktis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melonggarkan bantuan operasional sekolah agar anggaran dapat fleksibel mengantisipasi kemungkinan gangguan operasional sekolah selama PSBB.

"Tapi langkah itu belum cukup, harus juga dipikirkan antisipasi ancaman meningkatnya angka putus sekolah baik pada pendidikan dasar, menengah maupun tinggi," tuturnya.

Dia mencontohkan cara yang bisa dilakukan dengan memperbanyak cakupan beasiswa untuk menyelamatkan anak didik terdampak, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi.

Karena itu, dia menilai perlu langkah antisipatif pemerintah melalui beasiswa untuk meringankan beban orang tua terdampak COVID-19 dan juga peserta didik yang terancam putus sekolah.

Menurut dia, upaya meningkatkan kualitas, skill dan kesejahteraan tenaga pengajar di setiap jenjang pendidikan, merupakan langkah yang harus disegerakan untuk mengantisipasi perkembangan zaman.

"Di sisi lain saya mengingatkan pemerintah terkait kesiapan infrastruktur untuk mendukung proses pengajaran jarak jauh, yang mensyaratkan ketersediaan platform daring dan akses internet yang baik," ujarnya.

Dia mengakui bahwa Kemendikbud telah menyediakan platform "Rumah Belajar", tapi temuan KPAI di lapangan tercatat 56,9 persen masyarakat tidak mengetahui program tersebut, bahkan lebih dari 76 persen mengaku tidak pernah menggunakannya.

Rerie menilai dalam kondisi yang kompleks seperti saat ini, pemerintah harus menanggapi dengan serius masukan konstruktif dari elemen masyarakat agar langkah yang diambil bisa menghadirkan solusi yang tepat sehingga kualitas pendidikan nasional terjaga baik.

"Kekhawatiran Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia yang menyatakan 70 persen dari 4.520 kampus berpotensi kesulitan pembiayaan baik gaji maupun operasional di semester mendatang, tidak boleh dianggap remeh mengingat kampus swasta selama ini bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional," ucapnya.

Menurut dia, tidak hanya di tingkat perguruan tinggi, di tingkat lembaga pendidikan dasar dan menengah swasta pun membutuhkan perhatian yang sama.

Dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, menurut dia perlu dibangun kesadaran bersama bahwa pendidikan berkualitas adalah investasi terbesar suatu bangsa sehingga dalam situasi apa pun diperlukan kerja sama seluruh elemen untuk memenuhi hak pendidikan masyarakat.

"Kita perlu bergotong royong antara pusat dan daerah untuk membagi fokus perhatian di tengah masalah berat pandemik. Selain memutus rantai penyebaran COVID-19, upaya pemulihan ekonomi juga tidak kalah pentingnya menyelamatkan hak pendidikan rakyat," ujarnya.