"Berdasarkan pengalaman pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sama-sama merupakan pemilihan langsung, diperkirakan media akan memberikan pengaruh kepada pemilih sekitar 20 persen," kata Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Tengah, Amirudin, di Semarang, Selasa.
Amirudin mengatakan, media yang berpengaruh adalah media cetak dan media elektronik.
Di Jateng, jumlah televisi lokal ada sembilan termasuk TVRI, 237 radio swasta, 34 lembaga penyiaran publik, dan 62 lembaga penyiaran komunitas.
Ia menambahkan, media cetak dalam Pilpres 2009 dapat berlaku partisan berbeda dengan media elektronik seperti televisi dan radio.
"Media cetak bisa partisan karena tidak berkaitan dengan aturan undang-undang," katanya.
Sementara itu, untuk televisi dan radio memiliki keterbatasan frekuensi yang ditentukan oleh KPI.
"Frekuensi dikuasai negara dan merupakan ranah publik," katanya.
Sementara itu anggota KPI Pusat Mochamad Riyanto menambahkan bahwa dalam masa pemilu multipartai masih ada kecenderungan komersialisasi media yang cukup kental.
"Itu membuktikan masih berlakunya teori ekonomi pasar dalam jurnalistik," katanya.
Riyanto menjelaskan, sepanjang 2008 riset AC Nielsen menunjukkan iklan politik di media cetak menghabiskan dana Rp2,2 triliun atau naik 66 persen dibandingkan tahun 2007 sebesar Rp1,31 triliun.
"Sisanya Rp862 miliar di televisi dan Rp86 miliar di majalah," katanya.
Pada Pemilu 1999 belanja iklan politik mencapai Rp33,663 miliar, Pemilu 2004 Rp300 miliar, dan biaya iklan media untuk kampanye Pemilu 2009 dipastikan meningkat dibanding lima tahun sebelumnya.
"Setidaknya ongkos iklan bakal naik hingga 70 persen," katanya.
Riyanto menambahkan, pada Pemilu 2004 biaya iklan kampanye per calon mencapai Rp60-100 miliar dan sekarang minimal setiap calon harus menyiapkan Rp100 miliar.
"Televisi masih akan menjadi pilihan utama penempatan iklan kampanye, karena sekitar 90 persen target `audiens` bisa `dicover` oleh televisi," demikian Riyanto.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
