Anggota DPR apresiasi pemerintah berikan stimulus untuk pelaku UMKM

Langkah pemerintah sudah tepat untuk menjaga kelangsungan sektor riil

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mengapresiasi langkah pemerintah memberikan stimulus bagi pelaku UMKM berupa relaksasi kredit sebagai upaya menyelamatkan sektor riil terdampak COVID-19.

"Langkah pemerintah sudah tepat untuk menjaga kelangsungan sektor riil yang notabene ditopang oleh pelaku UMKM," katanya dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar itu, langkah kebijakan tersebut juga dapat bermanfaat untuk menjaga daya beli warga sekaligus menekan angka pengangguran.

Apalagi, ujar Puteri, peran UMKM dinilai esensial karena kontribusinya mencapai 60 persen terhadap PDB dengan serapan tenaga kerja mencapai 97 persen dari keseluruhan.

Ia juga menekankan pentingnya pemerintah untuk benar-benar melakukan validasi data terhadap penerima bantuan, antara lain dengan mengutamakan pemutakhiran basis data.

Menurut dia, saat ini kendala dari penyaluran program bantuan sosial masih dihadapkan dengan persoalan data, yang kerap menimbulkan sejumlah permasalahan seperti keterlambatan dan tidak tepat sasaran.

"Data pelaku UMKM perlu segera dimutakhirkan, termasuk data UMKM yang terdampak COVID-19. Data valid ini dapat menjadi panduan pemerintah untuk menyusun kriteria dan prosedur penyaluran subsidi kredit yang jelas dan komprehensif," ujarnya.

Puteri mengingatkan pula pentingnya menyiapkan tata kelola hingga percepatan peraturan pelaksana yang holistik untuk dijadikan acuan pelaksanaan.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan stimulus bagi UMKM dapat menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karena sektor tersebut menyumbang lapangan kerja yang besar.

"Selain UMKM yang memerlukan stimulus, para pekerja yang terdampak juga perlu dilakukan mitigasi yakni dengan memberikan keterampilan sekaligus bantuan sosial," katanya setelah mengikuti rapat terbatas secara virtual membahas dampak COVID-19 terhadap sektor tenaga kerja di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Data yang dihimpun oleh Kementerian PPN/Bappenas, sektor UMKM mempekerjakan 116 juta orang atau 97 persen dari total pekerja.
Dengan begitu, lanjut dia, stimulus bagi UMKM tentunya akan mencegah bertambahnya pengangguran di Indonesia.

Program stimulus bagi para pekerja yang sudah terkena PHK saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah dalam program Kartu Prakerja.

Skema anggaran sebesar Rp20 triliun disiapkan untuk 5,6 juta orang yang mendapatkan Kartu Prakerja.

"Target dari Kartu Prakerja ini untuk korban PHK, pekerja yang dirumahkan, dan juga pelaku UMKM yang mengalami kesulitan usaha," imbuh Suharso.