PBB tegaskan kembali soal solidaritas negara dunia hadapi pandemi

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres kembali menegaskan pentingnya solidaritas yang dilakukan bersama oleh negara-negara di dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang tengah terjadi.

Melalui tayangan video di situs resmi multimedia PBB, Guterres menyebut bahwa sikap organisasi global yang dia pimpin dalam penanggulangan wabah ini sudah sangat jelas, yakni menyerukan solidaritas, persatuan, dan harapan.

"Saya khawatir mengenai kurangnya solidaritas dengan negara-negara berkembang--baik dalam hal membantu mereka menangani pandemi COVID-19 yang berpotensi menyebar cepat, juga dalam menyasar dampak sosial-ekonomi yang tajam," kata Guterres dari Markas Besar PBB di New York, AS, Jumat (30/4) waktu setempat.

"Seiring dengan virus yang terus menyebar, PBB bergerak penuh untuk menyelamatkan nyawa, menghindari kelaparan, mengurangi kesakitan, serta merencanakan pemulihan," ujar dia menambahkan.

Guterres merinci sejumlah langkah yang harus dilakukan pemerintah tiap-tiap negara di dunia untuk melancarkan upaya penanggulangan wabah bersama, yang utama adalah dukungan politik yang kuat, sehingga ia berharap Dewan Keamanan PBB dalam mengambil langkah menuju persatuan.

Kemudian, moratorium atau kebijakan penundaan pembayaran utang oleh negara-negara berkembang, menurut dia, harus diperpanjang. Hal itu ditujukan bagi negara yang tidak mampu membayar utang, termasuk sejumlah negara berpendapatan menengah.

Data per 1 Mei menunjukkan bahwa di seluruh dunia tercatat lebih dari 3,3 juta kasus COVID-19, dengan 1,05 juta pasien berhasil disembuhkan sementara 234.000 pasien lebih meninggal dunia. Sejauh ini, sejumlah negara mengklaim telah melewati masa puncak kritis wabah.

Terkait masa pascawabah, Guterres menyebut pemulihan dari COVID-19 akan dapat membantu dunia mengarah pada jalur yang lebih aman, lebih sehat, lebih berkelanjutan, serta inklusif.

"Sangat penting untuk menyasar kerapuhan, ketidaksetaraan, dan celah dalam perlindungan sosial yang telah terlihat, serta menempatkan perempuan dan kesetaraan gender di garda depan dan pusat jika kita ingin membangun ketahanan terhadap future shocks," katanya.

Pemulihan di bidang ekonomi sendiri harus berorientasi pada "ekonomi hijau" yang tidak menggunakan dana rakyat untuk membiayai kegiatan ekonomi dan industri yang merusak lingkungan.

"Saya menyeru kepada pemerintah untuk menjamin bahwa pembiayaan revitalisasi ekonomi harus mempercepat dekarbonisasi dari segala aspek perekonomian kita serta mengutamakan penciptaan lapangan pekerjaan yang ramah lingkungan," ujar Guterres.