Bamsoet: Kepala daerah harus amankan stok kebutuhan pokok

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta para menteri ekonomi dan semua kepala daerah peduli sekaligus mengamankan rantai distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat karena efektivitas koordinasi harus terus diperbaiki dan ditingkatkan.

"Semua kepala daerah jangan hanya fokus pada penerapan pembatasan sosial atau PSBB saja, tetapi juga peduli dan sensitif terhadap stok kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mencegah 'panic buying', kekurangan stok setiap bahan kebutuhan pokok tidak boleh mencapai skala yang ekstrim," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menilai penerapan pembatasan sosial hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak boleh memutus atau merusak rantai distribusi bahan kebutuhan pokok.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah menerima laporan tentang defisit bahan kebutuhan pokok di sejumlah daerah atau provinsi misalnya defisit stok beras terjadi di tujuh provinsi.

"Stok jagung defisit di 11 provinsi, stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok telur ayam defisit di 22 provinsi dan stok gula pasir defisit di 30 provinsi," ujarnya.

Bamsoet menilai kekurangan stok bahan kebutuhan pokok di beberapa daerah seharusnya bisa dihindari karena ketersediaannya di dalam negeri dilaporkan lebih dari cukup.

Dia mencontohkan stok telur ayam melimpah di pasar, begitu juga gula pasir dan ketersediaan jagung bahkan stok beras dilaporkan surplus hingga Juni 2020.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu menilai jika ada daerah yang mengalami defisit beras, jagung, telur ayam hingga gula pasir, maka masalahnya tentu pada lalu lintas informasi antar-institusi yang tidak efektif.

"Akibatnya, komoditas yang tersedia tidak terdistribusikan ke daerah yang butuh atau daerah defisit," katanya.

Menurut dia, masalah lain yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terganggunya rantai distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit akibat penerapan pembatasan sosial.

Bamsoet menilai hal itu harus segera diatasi oleh para menteri dan kepala daerah untuk mencegah kepanikan di masyarakat.