Pemimpin Baru Honduras: Tak Ada Kudeta

Tegucigalpa, (ANTARA News) - Pemimpin yang baru dilantik di Honduras, Roberto Micheletti, Minggu, membantah bahwa telah terjadi kudeta, dan mengatakan presiden Manuel Zelaya digulingkan dalam satu proses sah.

"Saya memangku jabatan presiden bukan melalui kudeta tapi melalui proses sah penuh sebagaimana ditetapkan di dalam hukum kami," kata Micheletti setelah diambil sumpahnya oleh Kongres, demikian dikutip dari AFP.

"Apa yang telah kami lakukan di sini adalah tindakan demokrasi, karena militer kami telah mematuhi perintah pengadilan, jaksa penuntut dan hakim," kata Micheletti, yang mendapat sambutan meriah dari anggota parlemen.

"Tentara nasional kami ... mematuhi undang-undang dasar," tambah Micheletti, yang juga berasal dari kubu asal Zelaya, Partai Liberal.

Tentara Honduras menggulingkan Zelaya, Ahad, dan menerbangkan dia ke luar negeri menuju Kosta Rika, sehingga mengakhiri pergolakan kekuasaan sengit dengan militer, sementara parlemen dengan cepat melakukan pemungutan suara yang mendukung seorang pemimpin baru.

Mahkamah Agung, Ahad, mengatakan bahwa pengadilan tersebut telah memerintahkan penggulingan presiden guna melindungi hukum dan peraturan di negara dengan tujuh juta warga itu.

Saat Kongres menyepakati Ketuanya, Micheletti, sebagai presiden baru sementara, parlemen tersebut menyatakan dengan suara bulat telah menetapkan penggulingan Zelaya dari jabatan karena "tindakan nyata tidak layaknya" dan "pelanggaran yang berulangkali terhadap undang-undang dasar serta hukum dan mengabaikan perintah serta keputusan berbagai lembaga".

Micheletti berjanji akan memerintah secara "transparan dan jujur" dan "bekerja tanpa kenal lelah guna memulihkan perdamaian dan kesentosaan yang telah hilang dari kita".

Ia akan memangku jabatan sampai 27 Januari 2010, ketika presiden baru yang dipilih pada November dijadwalkan mengambil-alih.

Zelaya, yang dipilih pada November 2005 untuk masa jabatan empat-tahun yang tak dapat diperbarui, telah berusaha mengubah undang-undang dasar melalui referendum guna memungkinkan dia mencalonkan diri lagi dalam pemilihan umum mendatang.(*)