Hamas Bebaskan 20 Orang Fatah

Kota Gaza (ANTARA News/AFP) - Pemerintah Palestina yang dipimpin Hamas di Jalur Gaza menyatakan, Minggu, mereka telah membebaskan 20 tahanan dari kelompok Fatah dalam upaya mendorong perundingan penyatuan nasional yang ditengahi Mesir.

"Pemerintah memutuskan membebaskan 20 tahanan yang kata Fatah anggota-anggota mereka dan yang tidak terbukti terlibat dalam kegiatan ilegal," kata jurubicara pemerintah Hamas Taher al-Nunu dalam sebuah pernyataan.

Ia mengatakan, langkah itu dimaksudkan "untuk membantu upaya-upaya Mesir untuk menciptakan rekonsiliasi nasional".

Kementerian dalam negeri Hamas mengkonfirmasi kemudian bahwa ke-20 tahanan itu telah dibebaskan.

Namun, Nunu menekankan bahwa "tidak ada tahanan politik di Jalur Gaza", dan ia memprotes penahanan anggota-anggota Hamas di Tepi Barat oleh pasukan yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas, yang memimpin Fatah.

Sejak penguasaan Jalur Gaza oleh Hamas, kedua kubu yang bersaing itu saling menuduh masing-masing pihak menahan puluhan anggota mereka.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia independen mengecam kedua pihak tersebut dan mengatakan, pasukan yang setia pada kedua pihak bersalah melakukan penangkapan politik dan pelanggaran tahanan.

Konflik mengenai tahanan telah memberikan kontribusi bagi kegagalan sejumlah babak perundingan penyatuan di Kairo sejak awal tahun ini.

Delegasi-delegasi dari Fatah dan Hamas bertemu lagi di Kairo pada Minggu, dan penengah Mesir berharap bisa membujuk mereka untuk menandatangani sebuah perjanjian pada 7 Juli yang akan membuka jalan bagi pemiliham umum baru dan reformasi badan kamanan Palestina.

Hamas mencapai kemenangan besar dalam pemilihan umum parlemen Palestina pada 2006 namun kemudian berselisih dengan Fatah, saingannya yang dikalahkan setelah berkuasa puluhan tahun.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.

Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut diblokade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas yang didukung Barat.

Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.(*)