Peran Dekopin akan Dioptimalkan Kembali

Bandarlampung (ANTARA News) - Peran Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai lembaga demokrasi ekonomi dalam lima tahun ke depan akan dioptimalkan kembali, sehingga peran koperasi di Indonesia tidak lagi terpinggirkan seperti saat ini.

"Peran koperasi selama lima tahun terakhir sangat terpinggirkan, itu terjadi karena adanya dualisme Dekopin yang terjadi selama lima tahun terakhir," kata Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid, di Bandarlampung, Sabtu.

Bukti nyata dari kemunduran peran koperasi itu, kata dia, terlihat dari menurun drastisnya jumlah koperasi di Indonesia, menjadi hanya tersisa 20 persen, dari 200 ribu-an jumlah koperasi di Indonesia pada lima tahun terakhir.

"Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur Dekopin, karena Dekopin menjadikan Inpres sebagai anggaran dasar, sehingga secara peran dan kedudukan memiliki kesejajaran dengan menteri," kata dia.

Akibat dari intervensi pemerintah itu, kata Nurdin, menjadi faktor penyubur tumbuhnya dualisme Dekopin pada lima tahun terakhir, yaitu dengan ketua Adi Sasono dan Dekopin dengan ketua umum Nurdin Halid.

Dalam lima tahun terakhir, kata dia lagi, dualisme Dekopin telah menyebabkan kurangnya komunikasi antara internal pengurus Dekopin, sehingga pembicaraan antar pengurus tentang program yang berkaitan dengan koperasi tidak pernah terjadi.

"Akibatnya bisa anda lihat sendiri, peran koperasi selama ini cenderung mandul, bandingkan pada masa orde baru, dimana koperasi menjadi tulang punggung penyediaan komoditas kebutuhan masyarakat," katanya.

Menurut dia, Koperasi harus mendapatkan keberpihakan dari pemerintah, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 1.

"Koperasi adalah wadah ekonomi di negara ini, sehingga sangat wajar apabila sistem perekonomian yang kita terapkan harus sesuai dengan semangat koperasi, khususnya pada CV dan perusahaan," kata Nurdin.

Selain itu, koperasi memiliki peran yang sangat vital bagi perekonomian nasional, karena koperasi termasuk salah satu dari tiga pelaku ekonomi nasional, yaitu, swasta, BUMN, dan koperasi.

Pengomunikasian koperasi sebagai semangat ekonomi indonesia itu menjadi salah satu prioritas program Dekopin dalam lima tahun ke depan, selain upaya lain, yaitu mendorong pemerintah untuk tidak menjadikan Dekopin sebagai lembaga politik.

"Kita akan kembalikan koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa, karena hanya di koperasi prinsip ekonomi yang berkeadilan dapat diwujudkan," kata dia.(*)