"Pada sistem outsourcing, pekerja hanya dianggap seperti barang, setelah digunakan lantas ditinggalkan. Hal ini yang menjadi komitmen kami untuk mengubahnya," ujar Cawapres yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra di Kantor Harian Suara Merdeka di Jalan Pandanaran, Semarang, Jumat.
Persoalan tersebut, kata Prabowo, tidak dapat dipahami secara sempit karena persoalan ekonomi bangsa Indonesia secara keseluruhan juga harus dipikirkan.
"Jika hanya mengutamakan kepentingan buruh, sedangkan pengusaha tidak terurus, sama saja membunuh angsa yang mampu melahirkan telus emas," ujarnya menanggapi pertanyaan dari salah seorang perwakilan dari Jaringan Kerja Buruh di Jateng pada sesi dialog.
"Pendekatan ekonomi kerakyatan yang kita upayakan juga menganut asas kekeluargaan. Artinya, semuanya harus diperkuat dan diperdayakan," ujarnya.
Meskipun menolak outsourcing, Prabowo juga mangatakan pengusaha harus dibantu untuk terhindar dari pungutan liar dan sejumlah peraturan yang menghambat, sedangkan buruh yang nakal juga diperbolehkan untuk ditindak.
"Jangan mengambil tindakan satu arah, tetapi kita juga harus komitmen membangun kedisiplinan nasional, karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki kedisiplinan tinggi," ujarnya.
Ia menambahkan, sistem outsourcing juga dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha untuk tidak mengurus kewajibannya. "Kalau memang pendekatannya pekerja sebagai manusia dan warga negara, seharusnya mendapatkan perlakuan secara manusiawi," ujarnya.
Menurut Prabowo, ia bersama pasangannya akan melakukan perbaikan ekonomi secara komprehensip agar tercapai pertumbuhan dan kekayaan bangsa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
"Kalau hanya dijadikan sapi perah dan kekayaan diambil oleh pihak asing setiap tahun, mustahil kehidupan buruh, petani, dan rakyat Indonesia menjadi lebih baik," ujarnya.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
