Legislator nilai perlu perubahan strategi pembangunan kebun benih

peningkatan ketersediaan benih unggul adalah hal yang mendesak dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Seorang anggota DPR menilai rendahnya keberhasilan pembangunan kebun benih saat ini tidak lepas dari kurang tepatnya pelaksanaan program tersebut sehingga diperlukan perubahan strategi.

Anggota Komisi IV DPR RI, yang menangani bidang pertanian, I Made Urip menyatakan kinerja pemerintah terkait pembangunan kebun sumber benih belum memuaskan.

"Dalam upaya meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat dan kesejahteraan pekebun maka peningkatan ketersediaan benih unggul adalah hal yang mendesak dilakukan," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah melalui pembangunan kebun sumber benih, namun, lanjutnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki kebun induk cengkeh, pala bahkan kelapa walaupun program pembangunan kebun sumber benih dari dana APBN gencar dilakukan sejak 10 tahun terakhir.

Menurut dia, sangat memprihatinkan jika hingga saat ini sejumlah komoditas perkebunan andalan Indonesia masih mengandalkan benih unggul lokal dari blok penghasil tinggi yang notabene adalah kebun produksi milik masyarakat.

"Apalagi kabarnya banyak kebun-kebun sumber benih yang dibangun tidak sampai ditetapkan oleh Menteri Pertanian," katanya.

Selama ini, tambahnya, pengelolaan pembangunan kebun sumber benih diserahkan kepada petani yang tidak memiliki pengetahuan dalam bisnis perbenihan atau kepada lembaga pemerintah yang juga kurang memahami pentingnya kebun sumber benih sebagai aset ekonomi.

"Sebaiknya pengelolaan kebun sumber benih ini diserahkan kepada penangkar benih dengan status UMKM agar berkelanjutan hingga ditetapkan sebagai sumber benih," ujar Made.

Menurut dia, pelaku usaha tersebut mengetahui tentang bagaimana memasarkan benih. Pemahaman penangkar tentang manfaat sumber benih akan membuat pelaku usaha tersebut siap dan sanggup membiayai pemeliharaan lanjutan sekiranya pemerintah tidak bisa anggaran.

"Saat ini, dalih tidak teralokasinya biaya perawatan menjadi alasan mengapa banyak pembangunan kebun sumber gagal ditetapkan," katanya.

Menurut Sekretaris Dewan Pembina Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) Hindarwati, keberadaan sumber benih sangat memberikan dampak terhadap ekonomi daerah.

Ia mencontohkan bagaimana kebun induk kakao 2 ha dapat menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan dan mampu menciptakan transaksi hingga Rp2 miliar.

"Sekiranya daerah menyadari arti penting sumber benih maka dipastikan kebun sumber benih akan terbangun dengan baik hingga ditetapkan sebagai sumber benih oleh Menteri Pertanian, dan tidak seperti saat ini," katanya.