Kementan sebut cetak sawah perintah Presiden akan didanai BUMN

lahan gambut seluas 200.000 hektare yang akan digarap menjadi lahan sawah dilakukan dengan pembiayaan sepenuhnya dari BUMN

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian menyatakan program pembukaan lahan atau cetak sawah baru di Kalimantan Tengah yang menjadi perintah Presiden Joko Widodo, akan difasilitasi dan didanai oleh BUMN.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy menjelaskan bahwa Kementan akan bekerja sama dengan BUMN untuk menggarap lahan gambut menjadi sawah dengan data kehutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Untuk lahan gambut ini memang akan difasilitasi, kaitan pendanaannya dari BUMN. Sementara KLHK kaitannya dengan kehutanan sosial. Akan kita garap bekerja sama BUMN, tapi teknisnya dari Kementan," kata Sarwo Edhy dalam rapat dengar pendapat virtual bersama Komisi IV di Jakarta, Rabu.

Sarwo Edhy menjelaskan bahwa lahan gambut seluas 200.000 hektare yang akan digarap menjadi lahan sawah dilakukan dengan pembiayaan sepenuhnya dari BUMN.

Sementara itu, Kementerian Pertanian akan melakukan bimbingan dan pembinaan teknis.

Seperti diketahui, lahan gambut memerlukan penanganan khusus, seperti pemberian dolomit untuk menetralkan asam pada tanah sebelum bisa ditanami.

"Untuk lahan gambut yang 200.000 hektare ini akan dibiayai dari dana BUMN. Bagaimana dari sisi pertaniannya, kita hanya melakukan pembinaan teknis. Itu atas perintah Presiden," kata Sarwo Edhy.

Sebelumnya Presiden Jokowi pada Selasa (28/4) meminta agar BUMN membuka lahan baru, yakni lahan gambut untuk dioptimalisasi menjadi lahan sawah sebagai antisipasi jika terjadi kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa instruksi tersebut dengan memperkirakan adanya lahan seluas 900.000 hektare di Kalimantan Tengah yang dapat dimanfaatkan menjadi lahan sawah.

"Di Kalimantan Tengah diperkirakan ada lebih dari 900.000 hektare, yang sudah siap 300.000 hektare juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200.000 hektare agar dibuat perencanaan," kata Airlangga.

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku BUMN produsen pupuk, menyatakan kesiapannya terhadap pasokan pupuk yang dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas tanaman.

Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia Wijaya Laksana menjelaskan bahwa dari segi kapasitas produksi, perseroan sanggup memenuhi untuk kebutuhan pupuk yang dibutuhkan pada program cetak sawah baru.

"Dari segi kapasitas produksi, Pupuk Indonesia dan anggota holdingnya mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bila Pemerintah mempunyai program yang membutuhkan pasokan pupuk, kami harus siap," kata Wijaya.