Tokyo (ANTARA News) - Departemen Perhubungan telah melayangkan surat ke pemerintah Jepang agar memberikan izin penambahan frekuensi penerbangan kepada maskapai Garuda Indonesia dari tujuh menjadi 13 kali penerbangan dalam seminggu untuk rute Jakarta - Tokyo.
"Bagi Indonesia keinginan penambahan frekuensi merupakan hal yang wajar mengingat kegiatan penerbangan Indonesia dan Jepang selama ini berlangsung dalam kondisi yang amat positif," kata Dubes RI untuk Jepang Jusuf Anwar di Tokyo, Selasa.
Pernyataan Dubes itu menjawab rencana penambahan frekuensi penerbangan Garuda Indonesia Jepang khusus rute Jakarta - Tokyo yang dijadwalkan terlaksana mulai 1 Agustus mendatang.
Selama ini, penerbangan Garuda Indonesia di rute ini harus melalui Denpasar sehingga memakan waktu lebih lama sekitar enam jam terbang, sementara rute penerbangan dari Osaka (lima kali seminggu) dan Nagoya (tiga kali seminggu) memang langsung menuju Denpasar.
Senior General Manager Garuda Indonesia untuk Jepang, Korea, China, AS dan Kanada, Faik Fahmi menyatakan, riset Garuda menunjukkan kalangan pebisnis menuntut rute langsung Jakarta - Tokyo non stop.
"Bagi pebisnis penghematan waktu penerbangan selama dua jam itu merupakan hal yang amat berarti," kata Faik Fahmi.
Penerbangan Jakarta - Denpasar - Tokyo selama ini dilayani oleh pesawat jenis Boeing 747, dan jika Jepang menyetujui penambahan frekuensi maka Garuda akan menggunakan pula Airbus A330.
Garuda akan berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Jepang untuk memperoleh izin peningkatan frekuensi penerbangan, namun Otoritas penerbangan Sipil Jepang mensyaratkan keterangan dari pemerintah Indonesia sesuai perjanjian bilateral kedua negara.
"Kami juga berkoordinasi dengan pihak KBRI Tokyo selaku perwakilan resmi pemerintah Indonesia di Jepang guna mempercepat proses perijinan tersebut. Hingga sekarang kami memang masih terus menunggu hasilnya," kata Faik lagi.
Menanggapi hal itu, Jusuf Anwar menjamin permintaan resmi dari pemerintah Indonesia sudah diteruskan ke Departemen Transportasi Jepang dan tinggal menunggu hasilnya.
"Lobi sudah kita jalankan, memang kini sedang dalam proses saja," ujar mantan Menteri Keuangan itu. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009