Seoul (ANTARA News) - Korea Utara melarang kapal melintas di daerah lepas pantai timurnya, kata pasukan Penjaga Pantai Jepang Selasa, yang menimbulkan spekulasi peluncuran rudal lagi di tengah ketegangan masalah nuklir.

Negara komunis garis keras, yang marah menolak apa yang mereka sebut sanksi-sanksi yang diprakarsai Amerika Serikat (AS) yang dikeluarkan berkaitan uji coba nuklirnya 25 Mei itu, Selasa berikrar akan membalas terhadap mereka.

Di Beijing, para pejabat pertahanan AS dan China akan mengadakan pembicaraan-pembicaraan Selasa malam, dengan perkiraan Amerika akan meminta dukungan bagi sanksi-sanksi PBB itu kepada China.

Kantor berita AFP melaporkan dalam langkah pertama penegakan tindakan-tindakan itu, sebuah kapal perusak AS sedang melacak satu kapal Korea Utara yang dicurigai memuat senjata.

Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan, pihaknya meyakini kapal Korea Utara itu sedang mengarah ke Myanmar yang dipimpin oleh militer.

Pasukan Penjaga Pantai Jepang mengatakan, Korea Utara telah memperingatkan, bahwa latihan-latihan militer akan dilakukan di lepas pantai timur Wonsan, antara Kamis sampai 10 Juli.

Kewaspadaan tampak mengisyaratkan kemungkinan dilakukannya uji coba rudal jarak sedang atau jarak pendek.

Korea Utara juga merancang akan melakukan peluncuran rudal jarak jauh dari lokasi lainnya ke Hawaii, di Lautan Pasifik.

Washington mengatakan, pihaknya siap menghadapi kemungkinan bahwa Korea Utara akan menembakkan rudalnya ke arah Hawaii, mungkin pada 4 Juli pada saat Hari Kemerdekaan AS. Skenario ini dilaporkan dalam kertas kerja kementerian pertahanan Jepang.

Pyongyang pada 5 April melakukan peluncuran roket yang memicu ketegangan terakhir.

Marah terhadap kecaman Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atas percobaan itu, Pyongyang mundur dari perundingan-perundingan perlucutan nuklir internasional dan melakukan uji coba senjata nuklirnya yang kedua, yang memicu jatuhnya sanksi-sanksi berikutnya.

Dalam beberapa hari setelah serangkaian uji coba rudal jarak pendek di pantai timurnya, dan menarik diri dari gencatan senjata di semenanjung, hal itu memicu Korea Selatan untuk memperkuat militernya di perbatasan.

Surat kabar kabinet Pyongyang, Minju Joson, Selasa menuduh Washington telah meningkatkan kekuatan angkatan laut dan udaranya di sekitar semenanjung Korea, dalam rangka menggertaknya.

Sanksi-sanksi baru PBB yang disepakati 12 Juni melarang pengapalan senjata-senjata, termasuk barang-barang yang berkaitan dengan rudal, ke dan dari Korea Utara.

Namun resolusi tidak memerintahkan tindakan militer untuk penegakan tindakan-tindakan itu. (*)

Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009