Menko Perekonomian: Cadangan beras nasional cukup

Kalau kita lihat dari produksi beras, di bulan April ini akan ada panen diperkirakan sebesar 5,6 juta ton

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan cadangan beras nasional mencukupi jelang Hari Raya Idul Fitri 2020 meski Indonesia menghadapi pandemi COVID-19.

"Kalau kita lihat dari produksi beras, di bulan April ini akan ada panen diperkirakan sebesar 5,6 juta ton. Ini sesuai dengan tren yang terjadi pada 2018 puncaknya di Maret dan pada 2019 lalu puncaknya di Maret dan April oleh karena itu cadangan beras secara keseluruhan tersedia," kata Airlangga di Jakarta, Selasa.

Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan tema "Lanjutan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok" melalui "video conference" yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

"Cadangan beras stok nasional itu ada 6,3 juta dan tentunya bagi provinsi yang terbatas nanti Perum Bulog akan memasok stok tersebut," tambah Airlangga.

Airlangga mengakui bahwa harga beras memberikan andil inflasi di Januari-Oktober 2019 dan pada beberapa bulan 2020.

"Jadi kalau dilihat harga beras per 27 April, beras medium masih di kisaran Rp11.800 dan beras premium Rp12.750," tambah Airlangga.

Airlangga menjelaskan memang ada beberapa daerah yang mengalami cadangan terbatas namun pemerintah akan memantau distribusi dan aliran stok beras.

"Tentunya nanti Bulog dan Kementerian Perdagangan akan melakukan operasi agar stok pangan di daerah bisa tercapai. Ada arahan Presiden tentunya untuk monitor kebutuhan pangan, kemudian ketersediaan beras baik di Bulog atau masyarakat dan di penggilingan dan di daerah-daerah," ungkap Airlangga.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi mengatakan stok beras defisit di tujuh provinsi tapi Presiden tidak menyebutkan ketujuh provinsi tersebut.

"Pemerintah dalam rapat minggu lalu juga memutuskan akan ada bantuan beras yang disampaikan Perum Bulog sebesar 450.000 ton yang akan diberikan kepada daerah yang akan dikoordinasi oleh Kementerian Sosial," tambah Airlangga.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga meminta BUMN dan pemerintah daerah serta Kementerian Pertanian untuk membuka lahan baru untuk persawahan.

"Yaitu lahan basah atau lahan gambut di Kalimantan Tengah diperkirakan ada lebih 900.000 hektare dan yang sudah siap 300.000 hektare, lahan yang dikuasai BUMN ada sekitar 200.000 hektare agar dibuat perencanaan agar bisa ditanami padi walaupun 'yield-nya' lebih rendah daripada (ditanam di lahan) lain," ungkap Airlangga.

Namun hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan yang akan melanda di beberapa negara.

"Di Indonesia, walaupun menurut BMKG tidak akan ada cuaca kering ekstrem namun kami monitor apakah di semester dua akan ada tantangan alam baik kekeringan atau hama 5 tahunan," kata Airlangga.