"Kami menolak beberapa kebijakan di bidang pendidikan," kata Ketua Srikandi Garuda, Fitri Gayo, di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, salah satu kebijakan yang dia tolak adalah pelaksanaan Ujian Nasional yang sangat menentukan kelulusan seorang siswa.
Menurut dia, seharusnya persoalan siswa lulus atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada para pengajar di sekolah yang bersangkutan karena mereka yang paling mengetahui potensi masing-masing siswa.
Selain itu, Srikandi Garuda juga menolak penerapan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah disahkan oleh DPR RI.
Menurut mereka, UU BHP tersebut merupakan salah satu bentuk dari gerakan swastanisasi pendidikan. "Kami menolak komersialisasi pendidikan," kata Fitri.
Untuk itu, kelompok Srikandi Garuda mengimbau warga untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang selalu berpihak kepada rakyat dalam bidang pendidikan.
Aksi massa yang berakhir pada sekitar pukul 11:00 WIB itu tidak memacetkan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman.
Sekitar 100 ibu-ibu itu tampak menggunakan alat transportasi berupa tiga buah kendaraan Metromini nomor 23 jurusan Tanjung Priok-Cilincing.
Selain berorasi, para peserta aksi juga membentangkan spanduk yang didalamnya berisikan tuntutan mereka. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
