Menhub sebut pebisnis bawa logistik boleh terbang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bahwa pebisnis yang membawa barang logistik masih diperbolehkan untuk terbang atau menggunakan pesawat udara.

“Tadi ada catatan pebisnis diperkenankan naik pesawat, saya bilang monggo tapi monggo protokol kesehatan harus tepat,” kata Menhub dalam live Youtube di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan yang dimaksud pebisnis adalah adalah pelaku usaha yang membawa barang/logistik (angkutan barang/logistik) yang dibutuhkan oleh masyarakat termasuk bahan pangan, alat kesehatan, dan lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, angkutan barang atau logistik memang dikecualikan dari pemberlakukan larangan sementara transportasi baik pribadi maupun umum yang membawa penumpang.

Baca juga: Budi Karya kembali aktif sebagai Menhub mulai 5 Mei 2020

“Untuk diketahui bahwa Kemenhub diperintahkan untuk mengatur tindak lanjut penanganan COVID-19 dan larangan mudik, karena itu kami tegak lurus membuat dua Permenhub 18 tahun 2020 dan Permenhub 25 tahun 2020. Oleh karena itu dikoordinasikan oleh Pak Menko Maritim dan Investasi sebagai Ad Interim saya,” ujar Menhub.

Budi menuturkan pihaknya telah koordinasi dengan Menko Maritim, Mensesneg, Seskab, Panglima TNI, Menteri PUPR, Menlu dan Kepolisian terkait kebutuhan logistik dan kepulangan tenaga kerja dari luar negeri.

“Kami sedang urus ada 150 perusahaan swasta, prosesnya itu macam-macam, di tempat kami sudah selesai. Saya usulkan agar satu pintu saja, jangan dibiarkan orang dari pintu ke pintu, dari Menlu sudah itu ke saya terus ke Menkes, baru bisa pulang,” ujarnya.

Baca juga: Bantu pasien Corona, Menhub: Saya siap kapanpun diminta darahnya

Menhub juga meminta diskresi ke Kepolisian bagi angkutan yang mengangkut logistik diperbolehkan untuk melintas.

“Saya bilang ke Kapolda, kita jangan kaku masa bakul bawa enggak boleh jalan, dikasih dong. Protokol diatur tapi jangan kaku. Ada diskresi kita berikan dan memang ada ruang diskresi di Permenhub itu,” katanya.