Legislator sarankan Kadin miliki skema penyelamatan UMKM

Jika Kadin ingin menggerakkan sektor rill, perlu memiliki skema penyelamatan UMKM karena dari 129 juta tenaga kerja aktif, yang berada di sektor UMKM sekitar 96 persen, dan UMKM merupakan klaster pertama yang terdampak dari pandemi Covid-19.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menyarankan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk memiliki skema penyelamatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka menggerakkan sektor riil di tengah pandemi Covid-19.

"Jika Kadin ingin menggerakkan sektor rill, perlu memiliki skema penyelamatan UMKM karena dari 129 juta tenaga kerja aktif, yang berada di sektor UMKM sekitar 96 persen, dan UMKM merupakan klaster pertama yang terdampak dari pandemi Covid-19," ujar Kamrussamad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan semua pihak termasuk dirinya pasti akan mendukung upaya dan usulan dari dunia usaha selama mereka memprioritaskan sektor UMKM.

"Kami pasti akan mendukung dunia usaha sepanjang memprioritaskan sektor UMKM sehingga kita bisa menahan penambahan laju pengangguran," kata Kamrussamad.

Sebelumnya Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyarankan bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri dan BRI membantu UMKM terkait kredit pada masa pandemi COVID-19.

Dia menjelaskan bahwa selama ini UMKM merupakan komponen penggerak ekonomi kerakyatan yang telah menyerap lapangan pekerjaan paling besar di semua klaster usaha atau bisnis.

Maka dari itu, lanjutnya, bank-bank BUMN seperti Mandiri dan BRI perlu membantu dengan membentuk tim khusus pelayanan serta melakukan pembagian zonasi pelayanan dengan semua klaster debitur.

Semua klaster harus diperhatikan oleh bank-bank BUMN terutama klaster mikro, klaster KUR, klaster ritel, klaster konsumer, dan klaster korporasi.

Dia meyakini dan percaya bahwa sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki bank-bank BUMN seperti BRI dan Bank Mandiri mampu bergerak cepat serta tepat.