Upaya Kementerian PUPR bantu masyarakat kecil dan UMKM di masa Covid

Jakarta (ANTARA) - Wabah Covid-19 tidak hanya merusak kesehatan, melainkan juga memukul keras perekonomian masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sebagai salah satu institusi pemerintah langsung bergerak dengan menggencarkan sejumlah program untuk membantu perekonomian masyarakat kecil dan UMKM.

Salah satu program yang sedang digalakkan oleh Kementerian PUPR adalah program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai (PKT).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai (PKT) dinilai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di pedesaan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia.

Menurut Menteri PUPR, pembangunan infrastruktur padat karya selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran.

Program ini juga berupaya membantu masyarakat-masyarakat kecil yang tinggal di pedesaan, mengingat program padat karya tunai bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok.

Refocussing kegiatan

Program Padat Karya Tunai semakin digencarkan Kementerian PUPR sebagai bagian dari refocusing kegiatan untuk menghadapi Covid-19, mengingat program tersebut untuk membantu daya beli masyarakat di pedesaan.

Kementerian PUPR sendiri mempercepat realisasi Program Padat Karya Tunai pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp10 triliun yang tersebar di 34 provinsi.

Anggaran Program Padat Karya Tunai tersebut digunakan untuk tujuh program, yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10 ribu lokasi dengan anggaran Rp2,25 triliun, kemudian Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan dengan anggaran Rp540 miliar, dan penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 364 kelurahan dengan anggaran sebesar Rp382 miliar.

Selain itu program-program Padat Karya Tunai lainnya yakni Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di 106 lokasi dengan Rp63 miiar, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 4.771 desa dengan anggaran Rp1,12 triliun, Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya untuk 220 ribu unit rumah dengan anggaran mencapai Rp4,8 triliun.

Adapun mekanisme program tersebut yang pertama adalah merekrut pendamping untuk tiap proyek yang dikerjakan. Kemudian, memberikan sosialisasi, sebelum kemudian pengerjaan di lapangan.

Dalam pelaksanaan program padat karya tunai yang menyerap banyak tenaga kerja tersebut, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, bisa dilaksanakan karena tetap mematuhi protokol kesehatan.

Misalnya, untuk proyek perbaikan irigasi kecil di 10.000 lokasi perdesaan yang biasanya dilakukan 70-80 orang per lokasi. Pekerjaan itu kini dibagi dua shifting (sehingga yang bekerja hanya 35-40 orang per lokasi).

Relaksasi PPh pekerja

Kendati program padat karya tunai dijalankan dengan mengikuti protokol kesehatan, Kementerian PUPR menginginkan agar upah para pekerja padat karya yang dibayarkan secara mingguan terbebas dari pajak penghasilan atau PPh.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengusulkan pajak penghasilan (PPh) sebesar empat persen direlaksasi agar pekerja program padat karya tunai dapat membeli alat pelindung diri (APD) di tengah wabah COVID-19.

“Ada yang setiap hari Kamis, seperti di daerah-daerah Tegal, Pekalongan, itu Kamisan, membayar upah tenaga kerjanya. Ada yang setiap hari Minggu,” katanya.

Keringanan biaya bagi pekerja padat karya tunai untuk membeli perlengkapan-perlengkapan kesehatah dengan adanya relasasi PPh tersebut, bertujuan agar pelaksanaan program ini tetap mengikuti protokol kesehatan sekaligus mencegah penularan pandemi Covid-19 di antara pekerja.

Berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Kementerian PUPR melaksanakan realokasi serta refocusing program dan anggaran 2020.

Ruang usaha UMKM

Kementerian PUPR juga telah menyiapkan sejumlah fasilitas berupa ruang usaha untuk mendukung keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah pandemi COVID-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa langkah Kementerian PUPR dalam memberikan peluang sektor UMKM untuk berproduksi melalui penyediaan fasilitas ruang usaha di Rest Area Jalan Tol, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta Pembangunan/Rehabilitasi Pasar.

Penyediaan ruang usaha pada TIP diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar serta mendekatkan dunia usaha (UMKM) dengan konsumen untuk mempromosikan brand dan produk lokal, termasuk kuliner.

Penyediaan fasilitas UMKM pada rest area/Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) dilaksanakan di sepanjang Jalan Tol di Pulau Jawa (46 Tipe A, 23 TIP Tipe B, dan 26 TIP Tipe C) dan Jalan Tol Trans Sumatera (31 TIP), termasuk upaya mengembangkan TIP yang terhubung dengan kegiatan ekonomi di sekitar jalan tol. Salah satu contoh di rest area KM 429 B ruas Semarang-Solo, dimana 11 penyewa merupakan UMK kuliner dengan merek dan produk lokal yang sudah memiliki beberapa cabang di Indonesia.

Penyediaan fasilitas UMKM juga diberikan melalui pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi di kawasan PLBN seperti pembangunan kios/lapak pasar pada tujuh PLBN yang telah dibangun yakni PLBN Entikong, Aruk, Badau di Kalimantan Barat. Kemudian Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur serta Skouw di Papua.

Dukungan UMKM lainnya adalah pembangunan pasar dan fasilitas Creative Hub sebagai sarana mempromosikan produk-produk UMKM kepada turis domestik maupun mancanegara di 5 KSPN yang tengah dikembangkan pemerintah yakni KSPN Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado–Likupang.

Ruang promosi UMKM salah satunya berada di destinasi wisata Puncak Waringin di kawasan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan pokok, menjaga ketahanan UMKM, dan menjamin distribusi logistik dan bahan pokok, Kementerian PUPR juga melakukan percepatan pembangunan 21 pasar yang tersebar di Indonesia. Pada tahun 2019-2020, anggaran pembangunan pasar tersebut dialokasikan sebesar Rp1,7 triliun.