Jakarta (ANTARA News) - Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (SP-BUMN) meminta BUMN bebas dari intervensi politik, khususnya selama Pemilu Presiden 2009, agar benar-benar menjadi penggerak roda ekonomi untuk kemakmuran.
"Arus intervensi itu sendiri sudah berkurang dibandingkan sebelumnnya, walaupun sulit untuk mengatakan tidak ada," kata Ketua Umum SP BUMN Abdul Latief Algaff di Jakarta, Jumat.
Latief mengapresiasi langkah tegas Menneg BUMN dan Badan Pengawas Pemilu atas keterlibatan para pejabat BUMN di tim sukses itu.
"Sudah selayaknya kita tegas karena peraturan perundangannya sudah jelas," tandasnya.
Latief mengimbau komisaris dan direksi BUMN yang terlibat dalam tim sukses untuk tegas memilih, menjadi anggota tim sukses lalu mundur dari jabatannya, dan sebaliknya. Klausa sama juga berlaku untuk karyawan BUMN.
Latief memuji sikap Bawaslu yang kritis dalam kasus ini yang disebutnya sudah selayaknya lembaga tersebut mengambil sikap demikian.
"Kita ingin BUMN bersih dari intervensi politik dan benar-benar menjadi unit usaha yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak," katanya.
Latief mengingatkan, jabatan direksi dan komisaris bukanlah jabatan politis, tetapi jabatan profesional, tercermin dari penyandangan nama "negara" pada singkatan BUMN menunjukkan bahwa semua rakyat Indonesia menjadi pemilih BUMN. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
