1. Pilkada Desember 2020, Pengamat: harus dipertimbangkan lagi
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan kesepakatan antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR untuk menyelenggarakan hari Pemilihan kepala daerah pada Desember 2020 harus dipertimbangkan lagi.
"Kita belum tahu seperti apa perkembangan pandemi ini, kapan puncak pandemi dan apakah dalam beberapa bulan ke depan apa benar-benar sudah melewati masa krisis dari COVID-19, atau malah ada gelombang kedua," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin di Jakarta Minggu.
Baca selengkapnya
2. Rapid test, Relawan Indonesia Bersatu jemput bola ke kelurahan
Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 melakukan upaya jemput bola atau mendatangi masyarakat langsung hingga ke kelurahan guna memberikan layanan "rapid test" COVID-19.
"Betul, kami akan menyasar zona merah terutama daerah padat dan yang banyak warga prasejahtera," kata Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 Sandiaga Salahudin di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya
3. Perwali Surabaya soal PSBB dinilai ada kelemahan
Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pahlawan, Jawa Timur, yang akan diberlakukan pada 28 April hingga 11 Mei 2020 dinilai ada sejumlah kelemahan, sehingga perlu diperbaiki.
"Saya menilai ada tiga kelemahan dari Perwali PSBB itu," kata pengacara yang memenangi gugatan suara terbanyak Pemilu Legislatif 2009 di Mahkamah Konstitusi (MK) M. Sholeh di Surabaya, Minggu.
Baca selengkapnya
4. Bamsoet ajak masyarakat targetkan zero COVID-19 cegah kebuntuan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan target zero pasien COVID-19 sebagai tekad bersama dan sebisa mungkin diwujudkan dengan cepat.
Tekad itu menurut dia, penting diwujudkan untuk mencegah terjadinya kebuntuan akibat penghentian aktivitas perekonomian yang berlarut-larut.
"Sangat berbahaya jika penerapan pembatasan sosial berlarut-larut. Durasi pembatasan sosial yang berkepanjangan tidak hanya memenjarakan masyarakat di rumah masing-masing, tetapi juga akan menuntun semua orang ke dalam perangkap kebuntuan yang bisa menyebabkan penderitaan berkepanjangan," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya
5. Basarah: Dua stafsus Presiden mundur, hindari "abuse of power"
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan kasus yang mendera dua mantan Staf Khusus Presiden, Belva Devara dan Andi Taufan yang mundur, menjadi pelajaran agar semua penyelenggara negara maupun pejabat pemerintahan untuk selalu menghindari penyalahgunaan wewenang atau "abuse of power".
"Memang, kasus tersebut patut disesalkan karena mereka adalah tumpuan bangsa dan harapan generasi milenial. Tapi, di balik kasus yang menimpa dua orang mantan staf khusus presiden itu, ada pelajaran berharga yang dapat dipetik agar kami ambil hikmahnya untuk selalu menghindari penyalahgunaan wewenang," kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
