Pemerintah dinilai perlu perbaiki data penerima jaring pengaman sosial

Sebagian besar orang ekspektasinya tinggi saat pemerintah mengeluarkan kebijakan bansos

Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa pemerintah perlu perbaiki data penerima jaring pengaman sosial untuk memperbaiki kepercayaan publik.

"Sebagian besar orang ekspektasinya tinggi saat pemerintah mengeluarkan kebijakan bansos, rata-rata komentar di sosial media cukup positif. Tapi kemudian menuju ke sini mulai ada temuan-temuan di lapangan keluhan sehingga sentimennya menjadi negatif," ujar Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto dalam diskusi daring di Jakarta, Minggu.

Ia mengemukakan bahwa berdasarkan hasil riset yang dilakukan Indef, ekspektasi awal masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19 cukup tinggi. Namun cenderung menurun ketika implementasinya relatif tidak merata.

Hasil riset big data mengenai perspektif publik di media sosial terhadap pemerintah terkait COVID-19 yang dilakukan Indef pada periode 27 Maret-9 April 2020 menyebutkan, perbincangan tentang jaring pengaman sosial menunjukkan sentimen negatif 56 persen dan sisanya 44 persen menunjukkan sentimen positif.

Salah satu hal yang menjadi penilaian itu negatif, yakni pendataan penerima bansos yang tidak merata dan salah sasaran.

Eko mengatakan, akurasi data masih perlu diperbaiki untuk meminimalisir risiko salah sasaran bantuan sosial karena dapat memicu konflik sosial di level bawah.

"Itu bisa mungkin terjadi, terutama aparat atau birokrat dengan rakyat," katanya.

Selain itu, lanjut dia, dukungan ke sektor riil, khususnya industri yang terkena dampak juga harus dipercepat.

"Hal ini untuk mencegah bertambahnya tingkat pengangguran," ucapnya.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga harus dapat memastikan relaksasi kredit berjalan lancar di lapangan.

Terkait besaran stimulus penanganan COVID-19, Eko menilai, sudah cukup besar meski belum terbilang ideal.

"Belum ideal bangetlah kalau kita bandingkan dengan negara lain, tapi sebenarnya Rp450 triliun itu juga cukup besar untuk penanganan," katanya.

Dari total anggaran untuk COVID-19 itu, ia merinci sebanyak Rp75 triliun untuk anggaran bidang kesehatan, sebesar Rp110 triliun untk perlindungan sosial.

Selanjutnya, Rp75,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.