Jakarta (ANTARA News) - Susilo Bambang Yudhoyono berjanji untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah selama lima tahun terakhir dalam menangani kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.
Pada debat calon presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Studio 1 Trans TV, Jakarta, Kamis malam, Yudhoyono mengatakan pemerintahan yang baru pada lima tahun mendatang harus memeriksa kebijakan apa yang harus dan belum dilakukan untuk menolong korban semburan lumpur.
"Ke depan kita `review` semua itu, mana yang bisa dilakukan, mana yang harus ada solusi lain, bersama-sama Pemda dan Lapindo kita lakukan," tuturnya.
Sebagai calon "incumbent", Yudhoyono menjelaskan apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi bencana lumpur Lapindo dan menolong masyarakat yang rumahnya terendam lumpur.
"Pemerintah pusat dan daerah sudah bekerja untuk mengatasi lumpur. Pemberian bantuan ekonomi dan sosial dilakukan oleh Lapindo yang menyebabkan semburan lumpur. Pemerintah dengan persetujuan DPR melakukan pembangunan infrastruktur," katanya.
Ia mengakui sampai saat ini semburan lumpur memang belum bisa dihentikan meski pemerintah sudah mendatangkan berbagai macam ahli.
"Apa yang telah kita lakukan ini dalam tahap tertentu bisa mengatasi masalah meski belum rampung. Kita tinjau kembali apa yang dilakukan perbaikan, agar permasalahan tuntas," ujarnya.
Yudhoyono mengklaim selama ini pemerintahannya tidak menelantarkan korban lumpur Lapindo.
Pemerintah, kata dia, telah membuka komunikasi kepada masyarakat dan persoalannya masyarakat kerap memiliki keinginan sendiri yang berbeda-beda dalam menuntaskan bencana lumpur tersebut.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
