"Kantor pemerintah yang mengelola keuangan seperti Dinas Pajak dan Bea Cukai selama ini sebenarnya mendapat penerimaan yang cukup dari pajak untuk membantu pembiayaan operasional negara," katanya di Jakarta, Rabu.
Nina menjelaskan jika semua pihak jujur dan bertanggung jawab dalam mengelola pajak, penerimaan yang ada akan semakin besar. Ini bisa digunakan untuk membiayai kegiatan dalam negeri sehingga tidak perlu berhutang lagi.
Menurutnya, kinerja birokrasi memiliki implikasi terhadap kehidupan ekonomi. Perbaikan kinerja birokrasi akan mengurangi tindak pidana korupsi di dalam birokrasi, menambah pendapatan negara dari pajak dalam negeri sekaligus memperbaiki iklim investasi yang dibutuhkan bangsa ini dalam proses pembangunan.
Sementara itu, himbauan reformasi birokrasi yang lebih baik ternyata juga dijadikan salah satu program yang diusung tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla-Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
"Kami menginginkan birokrasi yang lebih efisien dan tidak memakan banyak biaya yang tidak perlu," kata anggota tim kampanye bidang ekonomi JK-Wiranto, Fadil Hasan.
Dia menjelaskan salah satu penerapan dari visi ini adalah dengan mengurangi jumlah departemen dan menteri yang dianggap bisa digabung dengan instansi lain atau dihapuskan sama sekali. Hal tersebut, katanya, dapat menghemat anggaran dan dapat membiayai kegiatan rakyat yang lain.
Di lain pihak, tim kampanye SBY-Boediono mengusung tema kontrol birokrasi yang transparan dan akuntabel.
"Pemerintahan yg bersih dan transparan penting. Nantinya kami ingin ada mekanisme pengawasan dan audit di lingkup institusi pemerintah terhadap program yang sudah dijalankan, jadi ada reward dan punishment terhadap penyelenggara kebijakan yang ditugasi pemerintah" kata anggota tim kampanye SBY-Boediono, Ahmad Syahroza.
Saat ini rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan penurunan dari 54 persen tahun 2004 menjadi 32persen tahun 2009. Namun posisi utang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan dari Rp1.294,8 triliun pada 2004 meningkat Rp1.667 triliun pada 2009.
Menurut kajian Komite Penghapusan Utang Negara Selatan (Committee for Abolition Third World Debt) utang jangka panjang (Long Term Public Debt) pemerintah Indonesia mencapai 67 Milyar USD (2007). Jumlah ini menduduki posisi 4 besar setelah Meksiko, Brazil dan Turki. Diantara negara-negara di Asia Tenggara yang lain utang jangka panjang Indonesia masih yang paling besar.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
