Harganas 2009 Momentum Tingkatkan Keutuhan Keluarga

Jakarta (ANTARA News) - Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang jatuh pada 29 Juni 2009 diharapkan menjadi momentum bagi keluarga Indonesia untuk dapat melaksana delapan fungsi, yaitu fungsi agama, budaya, kasih sayang, perlindungan, kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi dan bina lingkungan, sehingga dapat ditingkatkan keutuhan keluarga, kata Mantan Kepala BKKBN Prof Dr Haryono Suyono.

Prof Dr Haryono Suyono yang juga Ketua Yayasan Damandiri mengatakan hal itu dalam dialog interaktif Menyambut Peringatan Harganas ke-16 dan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGR) ke-6 di Radio D FM Jakarta, Rabu, yang juga menampilkan pembicara Kepala Badan Koordinasi Badan Keluarga Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief dan Deputi Ketua Yayasan Damandiri Rohadi Haryanto.

Menurut Haryono, Harganas menjadi momentum bagi para keluarga Indonesia untuk tetap melaksanakan program keluarga berencana (KB) dengan dua anak lebih baik dan melakukan pertemuan antara ayah, ibu, anak dan mungkin paman atau bibi, sehingga dapat dirumuskan kesepakatan bersama tentang fungsi masing-masing sehingga terwujud keharmonisan dan kesatuan keluarga.

"Para keluarga dalam Harganas tersebut juga dapat berkumpul menyambut dengan melakukan instropeksi dan bahkan ikut serta ke dalam Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang saat ini berjumlah 4.500 Posdaya di Indonesia, untuk memwujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian melalui usaha bersama," katanya.

Haryono menyatakan optimis, jika keluarga Indonesia mampu melaksanakan delapan fungsi keluarga dan ikut dalam Posdaya yang beranggota 10-100 KK, maka segara permasalahan dalam keluarga akan dapat diatasi termasuk pemberdayaan keluarga miskin dan mencegah kasu perceraian serta akan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium tahun 2015 (MDGs - Millennium Development Goals) sehingga tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat Indonesia meningkat.

Sebelumnya, Dirjen Bimas Islam Depag Prof Dr Nazaruddin Umar mengatakan, dalam empat tahuan terakhir terjadi peningkatan kasus perceraian yakni dari 50.000 kasus menjadi 200.000 kasus atau empat kali lipat, sehingga mula individu dan keluarga diharapkan meningkatkan pemahaman ajaran agama tentang tujuan berkeluarga khususnya membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.

Sementara itu, Kepala BKKBN Sugiri Syarief menyambut baikajakan mantan Kepala BKKBN Haryono Suyono untu meningkatan peran keluarga dalam melaksanakan delapan fungsi keluargai melalui Posdaya. "BKKBN mendukung sepenuhnya dan berharap pada Harganas 2009 setiap keluarga Indonesia dapat meluangkan waktu untuk berkumpul, berkomunikasi dan bersilaturahmi, sehingga segala permasalahan keluarga dapat dipecahkan dan dapat dicegah kasus perceraian," katanya.

Kepala BKKBN dalam memperingati Harganas 2009 akan mengimbau kepada lembaga pemerintah mulai pusat hingga daerah untuk menggerakkan para keluarga agar mengetahui Harganas dan maknanya guna mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera atau dua anak lebih baik.

Media massa termasuk elektronik, Komisi Penyiaran indonesia (KPI)
diimbau untuk tidak menyangkan kasus kekerasan dalam rumah tngga (KDRT) dan perceraian karena dapat berpengaruh kepada keluarga lain .

Selain itu, fasilitas pelayanan KB seperti RS, klinik, praktek dokter dan bidan baik di lembaga pemerintah maupun swasta diimbau untuk memberikan pemotongan biaya pelayanan kontrasepsi KB pada Harganas 29 Juni 2009, atau dapat dilaksanakan seminggu sebelum dan sesudahnya.

Kepala BKKBN juga mengimbau kepada pasar swalayan dan mal-mal untuk meberikan pemotonga harga kepada para keluarga yang terdiri ayah, ibu dan anak yang melakukan belanja misalnya seminggu sebelum atau sesuadah Harganas 29 Juni 2009, sehingga para keluarga Indonesia menikmati hari keluarga dengan penuh kebahagiaan damn kesejahteraan.

Rohadi haryanto menambhkan, para keluarga dengan bergabung ke Posdaya, juga diharapkanmenyukseskan tujuan pembangunan milineum (MDGs) , seperti penurunan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, peningkatan usia harapan hidup, pemunuhan gizi, pemberantasan penyakit menular dan HIV/AIDS, peningkatan kesertaan pendidkan minimal wajib belajar sembilan tahun dan akses pemberdayaan ekonomi keluarga.(*)