Tim MegaPro Jatim Minta Salinan DPT Pilpres

Surabaya (ANTARA News) - Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur pasangan Megawati-Prabowo (MegaPro) meminta KPU Jatim untuk bersikap transparan dengan memberikan salinan (softcopy) daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.

"Indikasinya, hingga kini (16/9), KPU Jatim belum juga memberikan salinan (softcopy) DPT yang sudah kami minta secara resmi," kata Ketua Tim Kampanye Provinsi Jawa Timur pasangan MegaPro, Ir Suhandoyo, di Surabaya, Selasa.

Surat permintaan Tim MegaPro itu dilayangkan ke KPU Jatim hingga dua kali, namun salinan DPT yang diperlukan untuk bahan pertimbangan dan analisa pembenaran DPT Tim MegaPro pada Pilpres, 8 Juli 2009, itu belum diberikan KPU.

"Kami minta KPU segera mengirimkan salinan DPT kepada tim kampanye dan jangan menunggu surat kami yang ketiga, ataukah menunggu somasi dari kami," katanya, bernada tanya.

Secara terbuka, pemintaan salinan DPT itu juga pernah disampaikan di depan pejabat KPU dan Muspida Jatim saat Deklarasi Damai di Surabaya (9/6).

"Saat itu, saya minta KPU bekerja lebih profesional lagi agar persoalan kisruhnya DPT sebagaimana Pemilu 2009 tidak terulang, karena itu kami diberi salinan DPT," katanya.

Ia menegaskan bahwa karut marut DPT pada Pemilu 9 April 2009 telah mengimbas kepada parpol seperti PDIP dengan berkurangnya suara. "Karena itu, masalah DPT jangan sampai terjadi lagi pada Pilpres 2009," katanya.

Menurut Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPD PDIP Jatim itu, DPT adalah dokumen publik.

"Dengan mengecek bersama, maka kemungkinan adanya data pemilih tidak valid bisa diperkecil. Kalau KPU tetap tertutup dalam persoalan DPT justru akan membuat kecurigaan adanya kecurangan Pilpres 2009 semakin besar," katanya.

Ia mengaku sebenarnya tidak ada aturan yang mewajibkan KPU untuk memberikan softcopy DPT kepada tim pemenangan calon, namun larangan KPU untuk memberikan softcopy DPT kepada tim pasangan calon itu juga tidak ada.

"Itu masalah serius dan harus diperhatikan, paling tidak KPU hendaknya memberi alasan soal tidak diberikannya DPT itu, agar massa pendukung Mega-Prabowo tidak marah, sehingga kami pun akan menunggu," katanya.

Di Jatim, masalah DPT mencuat sejak Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim pada 2008, namun akhirnya mencuat secara nasional saat Pemilu 2009 yang memilih legislator. (*)