Obama Siapkan Badan Perlindungan Konsumen Keuangan AS

Washington (ANTARA News/AFP) - Presiden Barack Obama berencana untuk menyediakan sebuah lembaga perlindungan konsumen keuangan federal untuk melindungi warga Amerika dari praktik ganas perusahaan kartu kredit, bank dan pasar hipotek, kata seorang pejabat.

Badan Perlindungan Konsumen (CFPA), yang akan menetapkan antara reformasi peraturan Obama yang akan diluncurkan Rabu akan meliputi kredit, tabungan dan pasar pembayaran lainnya, kata pejabat pemerintahan Obama.

Itu akan dipandu oleh lima prinsip, kata pejabat pada kondisi anonimitas, termasuk "transparansi, kesederhanaan, keadilan, akuntabilitas, dan akses."

Badan itu adalah satu dari sejumlah reformasi yang Obama harapkan meletakkan upaya terbaru untuk melindungi konsumen dari kebinasaan yang di luar kontrol industri keuangan yang disalahkan melemparkan AS dan ekonomi global ke dalam krisis.

"Kami akan mengajukan langkah peraturan yang sangat kuat yang kami rasa dapat mencegah jenis dari krisis ini terjadi lagi," kata Obama, setelah bertemu dengan Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak di Gedung Putih.

Pejabat mengatakan pemerintah telah menyimpulkan bahwa reformasi sebelumnya dari pasar subprime mortgage dan industri kartu kredit belum cukup menjamin perlindungan konsumen dan banyak langkah-langkah yang diperlukan lagi.

Badan yang baru akan dirancang untuk mempromosikan dan menyajikan informasi yang jelas bagi konsumen dan melindungi mereka dari "praktik yang tidak adil dan menipu," ujar pejabat.

Lembaga itu akan mempromosikan adil, efisien, dan inovasi jasa keuangan untuk konsumen dan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan.

Badan juga akan mempunyai kekuasaan untuk mereformasi hukum hipotek AS untuk memastikan pelanggan mendapatkan keterbukaan hipotek sederhana, dan menyadari penuh resiko serta manfaat dari berbagai produk hipotek, kata pejabat.

Menteri keuangan AS Timothy Geithner dan ketua penasehat ekonomi Gedung Putih Lawrence Summers memberikan garis besar dari rencana mereka untuk mengatur industri keuangan dalam The Washington Post pada Senin.

Pemerintah mengatur untuk memaksakan persyaratan modal ketat dan likuiditas yang besar dan paling "saling terkoneksi" di antara perusahaan keuangan, tulis mereka.

Semua lembaga keuangan besar yang gagal dapat mengancam stabilitas sistem akan dikenakan pengawasan oleh Federal Reserve.

Pemerintah juga akan membentuk sebuah dewan regulator "dengan koordinasi tanggung jawab yang lebih luas di seluruh sistem.

Geithner dan Summers lebih berpendapat bahwa pertumbuhan dramatis dalam aktivitas keuangan di luar sistem perbankan tradisional, seperti penyebaran aset-didukung sekuritas, telah menjadi "sebuah erosi dari standar pinjaman" yang menerobos di sektor perumahan.(*)