Kalla Tekankan Kewajiban Pemerintah dalam Pendidikan

Jakarta (ANTARA News) - Calon Presiden Jusuf Kalla (JK), pada telekonferensi dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia, Senin, menilai pendidikan nasional mesti dievaluasi dan menekankan kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan sesuai amanat Undang-Undang.

Aspirasi ini diajukan demi menjawab inti persoalan di Indonesia, yaitu penyediaan pendidikan yang adil untuk semua warga negara.

"Dalam konseptual tentang keadilan atau perbandingan antara biaya pendidikan itu tergantung urgensi dan kebutuhannya," kata Kalla.

Kalla meminta wajib belajar yang fondasinya adalah pendidikan dasar dan menengah harus lebih baik lagi sehingga bisa mempersempit kesenjangan.

Dia lalu membandingkan pendidikan di Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur yang dinilainya ada kesejangan infrastuktur yang dimiliki kedua bagian wilayah itu.

"Contohnya untuk Papua dan Maluku, guru-guru di sana harus dapat tunjangan lebih baik sehingga ada aturannya dibandingkan anggaran 20 persen yang sama di Jawa, namun infrastrukturnya pun harus disamakan," katanya.

Demikian pula halnya dengan kawasan perbatasan yang termasuk dalam daerah terpencil.

"Harusnya kita memberikan tunjangan khusus dan infrastrukturnya dengan baik, agar anak-anak jangan sekolah di negara seberang dan jangan sampai tidak sekolah," kata Kalla.

Selain itu, pendidikan harus memiliki program jangka pendek dan panjang, dengan tujuan riil seperti akses pendidikan berhubungan dengan wajib belajar 12 tahun, katanya. (*)