Pemerintah Bentuk Tim Audit Alutsista TNI

Jakarta,(ANTARA News) - Menhan Juwono Sudarsono mengatakan Pemerintah memutuskan untuk membentuk tim audit alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI untuk memeriksa anggaran dan teknis alutsista yang belakangan sering mengalami kecelakaan.

"Saya sendiri telah menbentuk satu tim audit anggaran Dephan, Mabes TNI dan Mabes angkatan dengan menyertakan Irjen Dephan, Irjen Mabes TNI, Irjen TNI AU, Irjen TNI AD dan Irjen TNI AL untuk bersama-sama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pembinaan maupun aspek teknis semua alutsista TNI," katanya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden bersama Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di Jakarta, Senin.

Menurut Menhan, tim audit anggaran pertahanan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Yudhoyono untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan konsolidasi total terhadap manajemen pembinaan dari semua alutsista di lingkungan TNI dan manajemen teknis alutsista TNI.

Menhan mengatakan audit anggaran itu dilakukan untuk melaksanakan tindakan-tindakan teknis maupun manajemen agar kecelakaan karena aspek-aspek teknis dikurangi atau dihindarkan sehingga akan tercapai "zero tolerance".

"Saya akan menandatangani dalam waktu dekat tim audit anggaran pertahananan menyangkut Dephan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Mereka akan mulai bekerja besok (Selasa, 16/6) sampai akhir Juli," katanya.

Sedangkan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan, audit atau pemeriksaan teknis alutsista akan dilakukan tim pemeriksa di bawah pimpinan Irjen TNI Letjen Lilik AS.

"Untuk itu TNI AU telah mengambil langkah-langkah investigasi. Sesuai perintah Presiden yang saya terima, Menhan dan Panglima TNI akan menindaklanjuti mengevaluasi masalah-masalah teknis, baik pemeliharaan maupun operasional penerbangan," katanya.

Yang kedua, pemeriksaan di bidang regulasi atau aturan-aturan melakukan pemeliharaan dan operasional pemeliharaan.

"Ketiga, juga akan mengevaluasi tentang pendidikan dan latihan terhadap penyiapan crew, ketrampilan. Kita juga akan melakukan evaluasi ketrampilan. Keempat, leadership and management. Kelima anggaran."

"Kelima parameter inilah yang akan menjadi evaluasi TNI dan hasilnya secara komprehensif akan dilaporkan kepada Menhan dan Presiden," katanya.

Sementara, mengenai kondisi anggaran pertahanan yang terbatas, Menhan mengatakan dalam kondisi ini TNI akan mengutamakan keselamatan operasi.

"Oleh karena itu, setiap alutsista yang dipakai jumlahnya kita operasikan secara terbatas karena dukungan pemelihaaan diutamakan untuk keselamatan terbang baik pesawat maupun helikopter.

Menhan mencontohkan keterbatasan dana alutsista dari anggaran pemeliharaan pesawat Hercules yang seharusnya mencapai Rp1,2 triliun per tahun namun hanya mendapat jatah sebesar Rp500 miliar.(*)