Anggota DPR minta BUMN Farmasi fokus ketersediaan APD tenaga medis

Celah sesempit apapun harus ditutup agar dunia kesehatan kita makin baik

Jakarta (ANTARA) - Berbagai BUMN bidang farmasi diharapkan untuk benar-benar fokus dalam rangka produksi untuk memenuhi ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang saat ini sangat dibutuhkan oleh berbagai tenaga medis di seluruh kawasan Nusantara.

"Saya meminta semua BUMN Farmasi, agar saling berkoordinasi untuk memfokuskan ketersediaan alat bantu bagi tenaga medis di seluruh Indonesia agar tidak menjadi langka," kata Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpendapat bahwa BUMN farmasi perlu memetakan kebutuhan bahan baku penyediaan obat dan suplemen, untuk menjamin keberlanjutan produksi untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, ujar dia, diharapkan agar jangan sampai ada mafia kesehatan yang dapat masuk ke dalam lingkungan bidang kesehatan tersebut.

"Celah sesempit apapun harus ditutup agar dunia kesehatan kita makin baik karena saat ini sudah didukung dengan anggaran negara cukup besar," ucapnya.

Ia juga meminta kepada BUMN Farmasi, untuk menyelesaikan persoalan yang cukup serius akibat limbah atau sampah medis bekas penggunaan pasien yang terpapar corona.

"Penyediaan APD dan penanggulangan sampah medis COVID-19 agar menjadi perhatian penuh dan dapat segera dieksekusi dari hasil refocussing anggaran berbagai kementerian untuk penanganan wabah," ujar Nevi Zuairina.

Sebagaimana diwartakan, induk holding farmasi badan usaha milik negara (BUMN), PT Bio Farma menilai bahwa munculnya isu mafia alat kesehatan dan obat-obatan di tengah pandemi COVID-19 seiring meningkatnya permintaan dibandingkan pasokan.

"Mafia alkes, permasalahan pandemi ini permintaan jauh lebih tinggi daripada pasokannya. Dalam kondisi seperti ini pasti ada kesempatan seperti itu," ujar Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual di Jakarta, Selasa (21/4).

Di sisi lain, lanjut dia, impor alat kesehatan juga tidak berjalan lancar karena setiap negara menjaga pasokannya untuk penanganan COVID-19.

"Permasalahan yang muncul akibat isu mafia farmasi ini karena mereka kesepakatannya melalui broker tertentu. Kalau kami langsung ke pabriknya, jadi tak melalui broker," katanya.

Ia memastikan, BUMN farmasi tidak akan melakukan praktik kotor, hal itu karena BUMN memiliki fungsi agent of development.