PPP Siapkan Sanksi Buat Kader Pembelot

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum PPP Suryadharma Ali berjanji akan memberikan sanksi organisasi kepada kader-kader partai berlambang Kabah itu yang membelot dari kebijakan PPP mendukung pasangan SBY-Boediono dalam Pilpres mendatang.

Saat ini, ujarnya kepada pers sebelum mengikuti acara Istighotsah Kubro Silaturahmi Alim Ulama dan Pimpinan Majelis Taklim PPP se-Indonesia di Jakarta, Minggu, DPP PPP sedang merumuskan bentuk sanksi yang akan diberikan kepada para kader PPP yang membelot tersebut.

"Kita sedang merumuskan sanksi yang tepat bagi kader yang membelot dari kebijakan PPP," ujarnya seraya menambahkan bahwa segala sesuatu harus disesuaikan dengan kadarnya.

"Secara kelembagaan, PPP telah bulat untuk mendukung pasangan SBY-Boediono dalam pilpres nanti. Itu tidak perlu diragukan lagi," ujar Suryadharma yang kini menjabat Menkop dan UKM itu.

Penegasan Suryadharma untuk memberikan sanksi organisatoris tersebut terkait dengan munculnya sejumlah kader PPP yang menggagas pembentukan Forum Persatuan Pendukung Prabowo (F-PPP). Bahkan dalam organisasi massa tersebut tercatat sebanyak 16 pengurus harian serta 27 DPW PPP telah menyatakan secara terbuka dukungan mereka kepada F-PPP.

Sejumlah fungsionaris PPP yang mendukung keberadaan F-PPP itu diantaranya Ketua DPP PPP Rusdi Hanafi, Wasekjen SOmali A. Malik, Wasekjen Usamah Al Hadar serta Sekjen Angkatan Muda Kabah Joko Purwanto.

Suryadharma mengibaratkan dinamika internal yang kini ada dalam PPP sebagai sebuah keluarga. Dalam suatu keluarga, ujarnya, kadangkala seorang anak patuh pada kedua orang tuanya dan ada pula yang tidak patuh.

"Dalam agama Islam, anak yang tidak patuh harus diberi hukuman," ujarnya.

Dalam acara Istighotsah Kubro yang diikuti ribuan kader PPP, dihadiri pula oleh segenap jajaran fungsionaris PPP, seperti Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy dan Sekjen Irgan Chairul Mahfiz. Tampak hadir pula Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono Hatta Rajasa dalam acara itu. (*)