Sestama BKKBN Sudibyo Alimoeso Raih Doktor Ilmu Pemerintahan

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr Sudibyo Alimoeso, MSc meraih meraig gelar doktor bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan di depan sidang terbuka Senat Guru Besar Universitas Satyagama yang dipimpin rektor universitas tersebut Prof Dr Ir H Soenardjo Wirjoprawiro, MSi di Jakarta, Sabtu.

Sudibyo dalam ujian tersebut dinyatakan berhasil mempertahankan disertasinya berjudul "Pengaruh Implementasi Kebijakan Desentralisasi, Kepemimpinan dan Pemberdayaan Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan KB Studi di Kabupaten Subang, Jabar" yang mendapatkan yudisium dengan predikat "cum laude".

Dalam disertasinya itu, Sudibyo menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi dan kepemimpinan berpengaruh positif dan nyata terhadap kualitas pelayanan KB di Kabupaten Subang, serta besarnya pengaruh ditentukan oleh dimensi usaha dan komitmen dari bawahan, kemampuan dan kejelasan peran bawahan, kerjasama tim, organisasi pekerjaan dan strategi kinerjanya.

Dia menyarankan, untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan program KB, diperlukan kondisi lingkungan strategik di daerah, baik menyangkut struktur politik lokal maupun situasi budaya, tradisi dan norma-norma yang hidup di lingkungan masyarakat.

Di samping itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang mampu mengadakan komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan mitra kerja
sehingga secara bersama-sama dapat menyususn dan mengimplementasikan urusan pemerintahan bidang KB secara optimal.

Sudibyo menjelaskan, penyiapan jasa publik dan layanan sipil harus dilakukan melalui kekuatan dan keputusan berupa peraturan, perda atau kebijakan khusus demi terwujudnya dan terlaksananya proses pelayanan tersebut sesuai semangat otonomi daerah.

"Di sini dibutuhkan bergaining position antara birokrasi pemerintahan di lembaga eksekutif dan legislatif, melalui tipe kepemimpinan yang partisipasif untuk melaksanakan program KB yang semakin efektif dan efisien," katanya.

Dia menambahkan, pelayanan program KB tidak semata-mata untuk pengendalian kualitas penduduk saja, tetapi juga sangat berpengaruh kepada peningkatan kualitas dan penduduk. Dengan jumlah penduduk yang terkendali, maka berbagai pelayanan dan kebutuhan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan dapat disediakan dengan baik, yang pada gilirannya aka meningkatkan indeks pembangunan manusia dan tujuan pembangunan milenium (MDGs) pada 2015.

Sudibyo berpendapat, kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No 22/199 dan diperbaruhi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah termasuk program KB yang didukung PP No 38 dan 41 tahun 2007 tentang urusan KB yang wajib dilaksanakan pemda, telah mendapatkan komitmen dari sebagian besar pemda dengan persyaratan dukungan kepemimpinan, pemberdayaan aparatur, namun hal yang menyangkut pendidikan dan pelatihan, evaluasi dan monitoring seharusnya ditangani pemerintah pusat.

Komitmen pembangunan KB dari pemerintah pusat telah tinggi yang ditandai program revitalisasi KB sejak 2006 sehingga pemda provinsi, kabupaten/kota juga melaksanakan komitmen dalam pembangunan kependudukan dan KB sebagai investsi SDM di masa mendatang, karena keberhasilna KB akan mampu mewujudkan kualitas SDM yang tinggi serta menghemat anggaran kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan perumahan.

Bertindak sebagai tim promotor dalam ujian disertasi doktor Sudibyo Alimoeso, yakni Prof Dr Josy Adiwisastra (promotor), Prof Dr Asep Kartiwa (co-promotor) dan Prof Dr Ir H Musa Hubeis (co-promotor).(*)