Anggota DPR: Arahkan anggaran KKP untuk nelayan tradisional

Sebaiknya diprioritaskan untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan sistem birokrasi yang tidak menyulitkan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menginginkan kegiatan refocusing anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat diarahkan terutama dalam membantu nelayan tradisional, terutama dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19.

"Sebaiknya diprioritaskan untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan sistem birokrasi yang tidak menyulitkan atau membebani nelayan di saat sulit karena wabah pandemi ini," kata Johan Rosihan dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, saat ini pandemik COVID-19 semakin mengkhawatirkan dan karena itu semua kegiatan dari refocusing anggaran KKP mesti disegerakan pelaksanaannya dan dipermudah prosesnya, jangan birokratis dan administratif.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan bahwa pada saat ini kondisinya telah ditetapkan sebagai kondisi darurat kesehatan sehingga harus segera didistribusikan peruntukannya.

"Sebab jika banyak wilayah pusat produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya telah terpapar COVID-19 maka akan mengganggu atau mengurangi produksi ikan dan produk kelautan lainnya," katanya

Johan mencontohkan kegiatan bantuan sarana pengolahan bagi UMKM perikanan perlu ditingkatkan sebagai benteng perekonomian nelayan dalam menghadapi potensi krisis ekonomi ke depan.

Ia juga menginginkan agar kegiatan refocusing untuk membantu nelayan supaya lebih tepat sasaran, seperti bantuan benih ikan, bantuan pakan, bioflok, minapadi, serta sarana pendukung revitalisasi tambak.

Sebagaimana diwartakan, KKP kembali mendapat penghematan anggaran sebanyak Rp1,8 triliun sehingga pagu tahun ini tersisa Rp4,6 triliun yang merupakan imbas dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia.

Penghematan terbaru sebesar Rp700 miliar lebih adalah berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020. Sedangkan penghematan sebelumnya Rp1,1 trilun lebih berdasarkan Perpres 54/2020.

"Sehingga total penghematan anggaran KKP sejauh ini sebesar Rp1,84 triliun lebih. Pagu yang semula Rp6,4 triliun menjadi Rp4,6 triliun," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam rapat kerja lanjutan dengan Komisi IV DPR RI melalui video conference di Jakarta, Rabu (22/4).

Dengan adanya perubahan anggaran ini, pagu di setiap eselon I KKP juga mengalami perubahan, termasuk dana realokasi untuk percepatan pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-19 di sektor perikanan dan kelautan. Realokasi menjadi Rp362 miliar dari sebelumnya Rp438 miliar.

Menteri Kelautan dan Perikanan memastikan, pemotongan anggaran ini semata demi meminimalisir dampak ekonomi maupun sosial di tengah masyarakat imbas pandemi. "Secara prinsip penghematan anggaran ini karena kebutuhan negara yang sangat mendesak saat ini," ujar Menteri Edhy.