DPRD NTT: libatkan dunia usaha bantu karyawan terdampak COVID-19

Kupang (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT), Iche Sayuna meminta pemerintah untuk melibatkan asosiasi dunia usaha seperti HIPMI dan serikat pekerja dalam menyalurkan bantuan bagi karyawan yang terkena dampak COVID-19.

Pelibatan asosiasi dunia ini penting, agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, kata Inche Sayuna kepada ANTARA di Kupang, Kamis.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan langkah yang perlu dilakukan pemerintah, untuk memastikan bahwa semua program bantuan sosial, terutama para karyawan yang terkena dampak COVID-19 benar-benar sampai kepada sasaran.

Sejumlah perusahaan mulai merugi dan mengurangi jumlah karyawan bahkan hingga melakukan PHK sebagai dampak dari COVID-19.

Dalam hubungan dengan itu, dia mengusulkan agar perlu dibentuk semacam tim gugus tugas yang melibatkan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja pada semua tingkatan kabupaten/kota yang ada di NTT.

"Saya kira pelaksana dan eksekutor lapangan dalam hal ini Dinas Sosial bisa membangun semacam gugus tugas yang melibatkan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang ada di NTT pada setiap tingkatan kabupaten/kota untuk mendata dan menyalurkan bantuan," katanya.

Langkah ini agar penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar pekerja yang terkena dampak COVID-19, dan bukan penerima bantuan sosial semisal PKH dan lainnya, kata Sekretaris DPD Partai Golkar NTT ini.

Dia menambahkan, DPRD, baik propinsi maupun kabupaten/kota bisa melakukan fungsi kontrol untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

Selain itu, semua pihak khususnya yang menyalahgunakan bantuan ini harus diproses hukum dengan hukuman yang sangat berat, kata Sekretaris DPD Partai Golkar NTT itu.