MPR minta pemerintah fokus dan "all out" hadapi pandemi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat Syariefuddin Hasan meminta pemerintah fokus mengeluarkan kebijakan dan "all out" dalam melakukan aksi nyata dalam upaya melawan pandemi COVID-19.

Dia menilai langkah tersebut sangat penting karena wabah virus corona sudah sangat membuat cemas hampir seluruh warga dunia termasuk warga negara Indonesia, kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

"Kondisi saat ini semakin mengkhawatirkan sehingga Pemerintah harus fokus dalam mengeluarkan kebijakan dan harus 'all out' dalam melakukan aksi nyata bersama seluruh rakyat Indonesia melawan wabah virus tersebut, sampai corona virus ini hilang dari Indonesia," kata Syarief.

Dia menilai COVID-19 sangat berbahaya sehingga tidak ada jalan lain kecuali perlu kerjasama yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Menurut dia kerjasama itu untuk mengambil langkah cepat dalam upaya melawan dan menghilangkan wabah, agar tidak ada lagi korban sekaligus memberikan perlindungan serta menciptakan rasa aman untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Saat ini yang dibutuhkan rakyat dan harus dilakukan secepatnya antara lain kepastian keselamatan jiwa dari wabah COVID-19 lalu kebutuhan makan sehari-hari. Sedangkan masalah-masalah lainnya seperti ekonomi, bukan prioritas termasuk pembahasan RUU Omnibus Law," ujarnya.

Syarief mengatakan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak yang membutuhkan terutama di wilayah zona merah juga harus diperhatikan dan bantuan harus dipastikan diterima secara merata, adil dan tepat sasaran.

Dia menilai jika semua dilakukan secara cepat dan tepat, maka rakyat Indonesia akan terbebas dari pandemi ini dan rakyat akan kembali sehat dan situasi akan kembali normal, ekonomi yang sempat terpuruk akan bangkit kembali dengan dukungan kebijakan yang sudah ada.

"Sebagai catatan, kebijakan yang sudah ada tersebut pernah membangkitkan perekonomian Indonesia rata-rata 6 persen sehingga Indonesia diakui dan disegani negara-negara G20," katanya.