Denpasar (ANTARA News) - Mantan Menko Perekonomian Prof Dr Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengatakan Indonesia tidak perlu diajari dalam menangani krisis ekonomi sebagai dampak krisis finansial global yang bermula dari rontoknya bisnis properti dan bursa saham di Amerika Serikat.
"Krisis saat ini tidak lepas dari dampak krisis sekitar 10 tahun lalu. Kita bisa mengatasinya tanpa perlu diajari oleh lembaga internasional maupun negara mana pun," katanya di Kuta, Bali, Kamis.
Ia mengatakan hal itu pada diskusi kelomok ahli yang diselenggarakan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar Negeri, di Kuta, Bali.
Mantan Menko Perekonomian ini menyampaikan paparan mengenai krisis keuangan global 2007-2010 dan dampaknya terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di negara-negara Asia.
Anggota Dewan Pengarah Lemhanas tersebut mengingatkan bahwa kekuatan bangunan ekonomi Indonesia tidak lepas dari dukungan sektor non formal.
Menurut dia, saat sektor riil seperti industri mengalami kesulitan, usaha-usaha sektor non formal tetap mampu bertahan.
"Oleh karena itu, Indonesia tak perlu meminta bantuan lembaga internasional maupun negara lain untuk mengatasi krisis ekonomi di negeri ini. Industri-industri besar saja rontok, bagaimana mereka bisa membantu mengatasi krisis," katanya.
Dorodjatun juga mengingatkan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia hampir selalu seiring dengan kekuatan pertahanan.
Oleh karena itu, menurut dia, pembangunan bidang pertahanan juga harus diperhatikan.
Ia merasa yakin dampak krisis finansial global akan dapat diatasi dengan baik oleh Indonesia, dibandingkan sejumlah negara lainnya yang kini sudah mengalami guncangan besar.
Dia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data dan grafik masih menunjukkan kemampuan untuk tumbuh, sehingga ke depan diharapkan akan bisa tumbuh lebih baik lagi, meskipun krisis diprediksikan akan berakhir pada 2010.
Oleh karena itu, menurut Dorodjatun tata kelola pemerintahan yang sudah baik di Indonesia diharapkan bisa lebih baik lagi, seiring dengan kemampuan menghadapi krisis ekonomi tersebut.
Diskusi bertema "Dinamika pembangunan demokrasi dan good governance di Asia" yang dibuka Kepala BPPK Artauli RMP Tobing itu, juga menghadirkan pengamat politik yang juga Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Prof Dr Syamsudin Haris sebagai pembahas.
Sedangkan pemakalah dosen Universitas Parahyangan Bandung Curties Stearn, MA mengupas demokrasi dan komparasi pengalaman empirik negara-negara Asia.
Kemudian Deputi Kesra Sekretariat Wapres Prof Dr Azyumardi Azra mengangkat peran masyarakat madani dalam pembangunan demokrasi, dan Direktur Eksekutif Institute for Peace and Democracy Dr I Ketut Putra Erawan berbicara mengenai peran Indonesia dalam inisiasi kerja sama regional bagi pembangunan demokrasi.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
