Rapat yang diselenggarakan di Gedung Indosat, Kamis siang, dihadiri Deputi Menneg BUMN perwakilan Qatar Telecom (Qtel) yang menguasai 65 persen saham, Deputi Menneg BUMN Sahala Lumban Gaol wakil pemerintah pemegang saham 14,2 persen, dan pemegang saham publik.
Harry Sasongko Tirtotjondro ditetapkan mulai bertugas sejak Agustus 2009. Harry saat ini masih menjabat Country Manager GE Money Indonesia.
Pria kelahiran 17 Desember 1959 ini sebelumnya pernah berkarir di LippoBank sejak 1999 hingga 2005 dan menjabat pada posisi puncak Direksi.
Selain Harry Sasongko, susunan direksi lainnya yaitu Peter Kuncewicz, Steve Hobbs, Fadzri Sentosa, Kaizad Bomi Heerjee.
Perampingan jumlah direksi Indosat yang semula sebanyak sembilan orang menjadi hanya enam, sebelumnya sudah banyak diduga sebagian kalangan.
Posisi direksi pun didominasi perwakilan dari Qtel sebagai pemegang saham mayoritas sedangkan pemerintah Indonesia hanya mendapat jatah satu direksi yaitu Fadzri Sentosa dan dua komisaris yaitu Jarman dan Rionald Silaban.
Padahal sebelumnya, posisi hak pemerintah sebagai pemegang saham dwiwarna berhak mendapat jatah jabatan direktur utama.
Deputi Menneg BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, Sahala Lumban Gaol menjelaskan, penempatan Harry sebagai dirut Indosat merupakan usulan bersama namun keputusan ada di tangan Qatar.
"Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) pemerintah hanya menempatkan satu direksi dan satu komisaris," kata Sahala.
Ia juga menegaskan, penempatan wakil di Indosat sesuai dengan porsi saham yang dimiliki pemerintah.
Sementara itu, Anggota Ketua Ikatan Alumni UI (ILUNI) Marwan Batubara, menyayangkan pergantian posisi direksi yang didominasi orang asing atau bukan orang Indonesia.
"Ini menandakan bahwa Temasek sebagai pemegang saham lama masih kental di Indosat. Jadi tidak ada perubahan kultur manajemen lama dengan yang baru," katanya.
Ia juga mempertanyakan posisi Kaizad Bomi Heerjee yang masih dipertahankan Qatar sebagai Commercial Chied Officer (COO).
"Sosok Kaizad juga bisa jadi orang yang terbiasa melobi orang-orang pemerintah di negeri ini," ujarnya.
Marwan yang juga mantan karyawan Indosat ini juga mempertanyakan posisi pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN selaku pemegang saham Seri A di Indosat.
"Posisi pemerintah di Indosat makin mandul, tidak jelas apakah untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan pemodal asing," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
