Harusnya ada data di pelabuhan-pelabuhan bagi pekerja perikanan agar bisa masuk dalam program jaring pengaman sosial.Jakarta (ANTARA) - Forum Awak Kapal Perikanan Bersatu (Forkab) Bitung di Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan pekerja perikanan dapat masuk ke dalam program jaring pengaman sosial.
"Bantuan dari pemerintah Bitung memang ada tapi tidak merata. Jadi, kami minta perhatian pemerintah terutama pekerja di perikanan," ujar Ketua Forkab Bitung, Arnon Hiborang dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan bahwa program bantuan sosial pemerintah di Bitung hanya mencakup buruh bangunan, ojek pangkalan, ojek daring dan pekerja informal.
"Sementara untuk pekerja perikanan tidak ada sama sekali," ucapnya.
Baca juga: HNSI harapkan pemerintah beli hasil tangkapan nelayan
Di Bitung, lanjut dia, banyak perusahaan kapal tangkap dan pabrik pengolahan perikanan tutup karena berkurangnya permintaan ekspor hasil laut.
"Perusahaan ditutup, pekerja dirumahkan semua. Jadi harapan para nelayan dan ABK kepada pemerintah bisa juga disalurkan program jaring pengaman sosial maupun program bantuan sosial lainnya," ucapnya.
Direktur SAFE Seas Projects, Nono Sumarsono mengatakan bahwa pihak pelabuhan diharapkan bekerjasama dengan dinas pemerintahan untuk membantu menyebarluaskan program jaring pengaman sosial agar pekerja perikanan juga merasakan manfaat program pemerintah.
"Harusnya ada data di pelabuhan-pelabuhan bagi pekerja perikanan agar bisa masuk dalam program jaring pengaman sosial. Saya rasa ini ada masalah soal mekanisme," ucapnya.
Baca juga: KKP-Kementerian BUMN konsepkan penyerapan tangkapan hasil nelayan
Selanjutnya, ia menambahkan, pekerja perikanan diharapkan dapat mendapatkan akses program kartu pra kerja agar nantinya memiliki kompetensi di bidang perikanan.
"Jika krisis ini berakhir maka ada peluang-peluang bagi mereka. Pekerjaan sektor perikanan memiliki risiko yang tinggi. Namun, saat ini tidak ada yang memiliki keterampilan dasar, kecuali yang pernah ke luar negeri," katanya.
Pekerja perikanan, lanjut dia, harus diberikan kesempatan melalui program pra kerja sehingga profesi di sektor perikanan tidak lagi dianggap informal.
"Saya kira itu penting sekali dibuka ruang agar kawan-kawan perikanan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensinya untuk memasuki dunia pekerjaan ketika suasana sudah kembali normal," ucapnya.
Baca juga: Anni: Nelayan kecil harus dapat jaring pengaman sosial
Ia mengatakan salah satu yang bisa menjadi pelatihan bagi pekerja perikanan dalam program kartu pra kerja, yakni basic safety training.
"Kalau pelatihan itu belum ada dalam program kartu pra kerja maka harus didorong agar juga diberikan kesempatan bagi pekerja perikanan," ucapnya.
Dalam kesempatan sama, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Nilanto Perbowo mengatakan agar setiap organisasi atau kelompok dapat memberikan data agar bisa dilaporkan ke dinas setempat.
"Jangan sampai ada yang tidak mendapatkan haknya, jangan sampai terlewat. Dengan adanya kejadian luar biasa ini, Pak Menteri juga tidak ragu mengeluarkan aturan relaksasi," ucapnya.
Baca juga: Pemerintah perlu peta jalan pemberdayaan perempuan nelayan
Baca juga: Rektor IPB sarankan stimulus khusus petani-nelayan selama pandemi
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2020
