ARDIN: Biaya Transportasi Tinggi, Harga Barang Sulit Turun

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Asosiasi Rekanan dan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) Indonesia, Bambang Soesatyo mengatakan, harga barang-barang, terutama produk pertanian sulit turun pasca penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena biaya transportasi perdagangan tetap tinggi.

"Tingginya biaya transportasi perdagangan menyebabkan dunia usaha sulit menurunkan harga jual, sebagaimana yang diharapkan Presiden. Bahkan khusus untuk produk pertanian dan perkebunan, penuruan harga jual sulit direalisasikan," ujarnya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pasca penurunan harga BBM akan terjadi penurunan harga kebutuhan pokok dan aneka produk manufaktur lainnya, namun penurunannya relatif kecil, bahkan jauh lebih kecil dibandingkan harga bensin dan solar.

"Jauh dari harapan masyarakat (terhadap penurunan harga barang pasca penurunan harga BBM)," kata Bambang.

Ia menjelaskan faktor penyebab tingginya harga barang selama ini adalah besar biaya transportasi perdagangan dalam negeri. Bambang menilai biaya transportasi perdagangan di Indonesia, abnormal, karena mahal. Menurut dia, biaya transportasi perdagangan mencapai 18-20 persen untuk produk manufaktur dan rata-rata 38 persen untuk pertanian dan perkebunan.

"Sejak harga BBM mahal, biaya transportasi perdagangan produk pertanian dan perkebunan sudah mencakup 40 persen dari harga jualnya di pasar. Sedangkan di negara lain yang tata niaganya sehat dan transparan, biaya transportasi perdagangan hanya dalam kisaran 8-12 persen," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, kendati harga BBM turun sejak Desember 2008, harga komoditas pertanian terutama sayur-mayur tetap tinggi, bahkan terus naik karena alasan musim hujan.

Lebih jauh, Bambang menilai tingginya biaya transportasi perdagangan di Indonesia akibat tidak ada standar tarif resmi. Bahkan perusahaan atau operator angkutan barang sesuka meraka dalam menentukan tarif. Selain itu, sepanjang perjalanan menuju pasar, transportasi perdagangan dibebani lagi biaya siluman di pos-pos penimbangan serta pungutan liar oleh berbagai institusi preman di jalan.

"Artinya selain menurunkan harga BBM, masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan pemerintah sebagai regulator.

Pekerjaan itu tidak lain mengatur transportasi perdagangan," katanya.

Ia mengharapkan Dephub mempertimbangkan adanya penetapan dan pemberlakuan tarif resmi transportasi angkutan barang dan menghilangkan biaya siluman di pos timbang.

"Selain itu, aparat keamanan dan penegak hukum segera menyatakan perang terhadap pelaku pungli di jalan raya. Jika konsisten, kita bisa membenahi struktur pembentukan harga barang dan tarif transportasi," katanya.(*)