Palau Setuju Tampung 17 Tahanan Guantanamo

Koror (ANTARA News/AFP) - Negara kecil Pasifik Palau setuju menampung sementara 17 orang Uighur China dari pusat penahanan AS di Teluk Guantanamo, kata Presiden Johnson Toribiong.

Presiden Palau itu mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dilihat AFP pada Rabu, ia "setuju memenuhi permintaan AS untuk menampung sementara di Palau 17 tahanan etnik Uighur".

"Saya terhormat dan bangga bahwa AS meminta Palau membantu tugas kritis semacam itu," katanya.

Toribiong menyatakan, para pejabat Palau akan pergi untuk meninjau keadaan di fasilitas penahanan di Teluk Guantanamo, yang akan ditutup oleh Presiden AS Barack Obama.

Presiden Palau itu mengatakan, ia bertemu pekan lalu di pulau tersebut dengan utusan khusus AS Dan Fried dan delegasinya untuk membahas penampungan para tahanan itu.

Toribiong mengatakan, keputusan itu merupakan sebuah "isyarat kemanusiaan yang dimaksudkan untuk membantu mereka yang dibebaskan dari pemenjaraan lebih lanjut yang tidak diperlukan dan memulai lagi kehidupan baru mereka dalam pola yang senormal mungkin".

"Tahanan-tahanan ini telah disahkan pembebasannya dari penahanan lebih lanjut karena mereka dinyatakan tidak lagi dianggap pejuang musuh," katanya.

Penampungan sementara itu tidak akan menimbulkan masalah keamanan bagi negara bekas Wilayah Kepercayaan PBB itu, yang berada di bawah pemerintahan AS sampai mencapai kemerdekaan pada 1994.

Selasa, seorang pejabat tinggi AS mengatakan kepada AFP, baik Palau maupun AS belum mencapai keputusan mengenai nasib orang-orang Uighur itu.

Empat tahun lalu, pemerintah AS membebaskan orang-orang Uighur itu, namun mereka tetap berada di penjara AS di Kuba itu karena kekhawatiran bahwa Beijing akan menyiksa mereka jika mereka kembali ke tanah-air mereka di wilayah Xinjiang di China baratlaut.

Xinjiang, sebuah daerah luas yang berbatasan dengan Asia Tengah, berpenduduk sekitar 8,3 juta orang Uighur, dan banyak dari penduduk minoritas yang sebagian besar beragama Islam itu mengatakan bahwa mereka selama puluhan tahun menderita akibat penindasan politik dan keagamaan oleh China.

Palau, yang berpenduduk sekitar 21.000 orang, merupakan satu dari enam negara pulau Pasifik yang cenderung memberikan pengakuan diplomatik resmi pada Taiwan ketimbang pada China.(*)