Ketua Muhammadiyah: PBB Harus Tegakan Resolusinya

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta pada Rabu mengatakan bahwa PBB harus betul-betul memiliki kemampuan menegakkan resolusinya.

"Jangan sampai PBB menjadi kepanjangan tangan negara maju atau adikuasa," kata Din, yang ditemui usai menjadi pembicara di acara "United Nations Public Forum in Support of the Palestinian People".

Hal tersebut merupakan saran Din untuk melakukan pendekatan pokok strategi di luar yang bersifat "ad hoc" dalam penyelesaian masalah Palestina.

Pernyataan tersebut adalah salah satu sikap dukungan tegas Indonesia terhadap bangsa Palestina, katanya, yang juga mengharapkan pemerintah negara lain memiliki sikap dalam memberi dukungan kepada bangsa tersebut.

"Saya kira sudah menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita, bangsa Indonesia, memberikan dukungan kepada rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendapatkan kemerdekaan," katanya.

Ditambahkan Din bahwa amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menegaskan harus ada perdamaian abadi dan mengenyahkan segala bentuk penjajahan di muka bumi.

"Selain itu, lembaga sosial lain dan masyarakat madani agar mengambil peran masing-masing dan mencari yang cocok mengenai bentuk dukungan untuk dilaksanakan," kata Din.

Namun demikian, Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengharapkan, dalam menggalang dukungan terhadap bangsa Palestina, semua negara harus mempunyai titik temu.

"Yang terjadi di Palestina adalah ketidakadilan global dan keadilan harus kita tegakkan," katanya.

Serangan besar-besaran Israel pada 27 Desember 2008 menewaskan lebih dari 1.400 warga Palestina, kebanyakan warga sipil, dan 13 warga Israel, kebanyakan tentara.

Perang 22 hari itu menyebabkan daerah luas Gaza porak-poranda dan Israel mendapat kecaman luas serta tuduhan dari berbagai pihak bahwa negara Yahudi itu melakukan kejahatan kemanusiaan.

Mengenai pemboikotan produk negara pendukung Israel, yang disampaikan beberapa utusan dalam acara "United Nations Public Forum in Support of the Palestinian People" tersebut, Din mengatakan tidak setuju, namun tidak menghalangi bila ada negara lain melakukannya.

Din beralasan bahwa pemboikotan pada kenyataannya jarang berhasil lantaran sistem kehidupan berpusat pada ekonomi.

"Tapi, hal ini cukup menarik, yang memperlihatkan bahwa banyak gerakan di dunia, termasuk di kawasan Asia-Pasifik, menaruh perhatian dengan menunjukkan rasa solidaritas pada bangsa Palestina," katanya.

Din mengatakan, pendekatan tiap negara berbeda, tapi satu tujuan dan hal tersebut saling melengkapi, selain tidak perlu saling menyalahkan.(*)