"Kenyataan saat ini, media lokal daerah, umumnya masih tergantung pada penguasa. Apakah itu sebagai pemilik perusahaan murni maupun sebagai penguasa birokrat di daerah yang mendanai langsung media tersebut," kata tokoh pers Indonesia, Atmakusumah Astraatmadja pada diskusi yang diselenggarakan Institusi Studi Arus Informasi (ISAI) di Jakarta, Rabu.
Ketua Dewan Pers 2000-2003 itu mengatakan, media pers (cetak) saat ini terbagi pada dua kelompok besar yakni independen dan tidak independen.
"Pers yang independen biasanya kebijakan pemberitaannya ditetapkan oleh redaksi tanpa campur tangan pihak luar, termasuk dari para pemilik perusahaan pers yang bersangkutan," katanya.
Pers yang tidak independen, lanjut dia, adalah partisan karena khusus didirikan untuk memperjuangkan kepentingan idiologi kelompok masyarakat pendirinya.
"Untuk pers jenis ini, kebijakan redaksi dalam pemberitaan sering dicampuri, bahkan kadang-kadang ditentukan oleh pihak luar terutama oleh para pemilik perusahaan pers yang bersangkutan, setidak-tidaknya kebijakan pemberitaannya menurut panduan pemilik," kata Atmakusumah.
Ia juga mengemukakan, pada masa kampanye pemilihan gubernur atau bupati/walikota, ada pers di daerah yang memuat iklan seolah-olah sebagai karya jurnalistik murni, tanpa mencamtumkan kata "advertorial". Hal tersebut menurut Atmakusumah merupakan pelanggaran kode etik jurnalistik.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
