"Mengapa KRL yang diduga tak laik operasi dibiarkan beroperasi. Mengapa aspek kebutuhan konsumen seakan mengalahkan aspek keamanan dan keselamatan (safety) yang jauh lebih penting," kata Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, Dephub menemukan 10 set Kereta Rel Listrik (KRL) yang diberangkatkan dari Depo Depok setiap harinya diduga tak laik jalan karena pemeriksaan standar tidak dilakukan.
"Ternyata, setiap set kereta di sini, tidak ada pengecekan manual harian (checksheet) sehingga setiap kereta yang berangkat seperti `kucing dalam karung` safety-nya," kata Dirjen Perkeretaapian, Departemen Perhubungan (Dephub), Tundjung Inderawan saat inspeksi mendadak (sidak) di Depo Depok, Selasa pagi (9/6).
Hanya saja, meski hasil sidak seakan menyimpulkan bahwa seluruh KRL, 10 set terdiri 4 KRL Ekspres AC/Ekonomi AC dan enam KRL Ekonomi, diduga tak laik, tak satu pun dari kereta itu dihentikan sementara waktu (grounded) oleh Dephub untuk dipastikan kelaikannya, sebelum dioperasikan kembali.
Sudaryatmo melanjutkan, jika diketahui tak laik operasi, tetapi tetap dijalankan, maka hal itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap aspek safety KA. "Padahal, tugas Dephub-lah yang seharusnya memastikan bahwa seluruh KA yang beroperasi harus laik operasi," katanya.
Ia juga menegaskan, berdasarkan UU No 23/2007 tentang Perkeretaapian, seharusnya pemerintah mencabut sertifikat kelaikan operasi dari KRL yang bersangkutan, termasuk SDM (sumber daya manusia) yang mengoperasikan.
"Setiap ada kelalaian seperti dugaan rem blong peristiwa kemarin, sertifikatnya harus dicabut sehingga memberi efek jera setelah diinvestigasi dan diinspeksi," katanya.
Sebelumnya, saat Dirjen Perkeretaapian Dephub Tundjung Inderawan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Depo KRL Depok, Kepala Ruas Los Depo Depok, Subagiyo mengakui cek fisik manual sesuai format checksheet tidak pernah dilakukan.
Untuk mengecek kehandalan rem, kata Subagiyo, masinis biasanya hanya mengecek maju mundur satu atau dua meter lalu direm.
Kepala Depo Traksi Depok, Dody Heryadi yang datang ketika inspeksi hendak selesai itu, tidak menafikan semua itu, bahkan soal checksheet, dia tidak tahu, meski sejak awal dia berusaha melaporkan bahwa hal itu dilakukan.
Pantauan ANTARA News dalam sidak itu, pada saat Dirjen Tundjung mendatangi ruangan Dody, ia tidak mampu menunjukkan checksheet harian yang dimaksud.
Dody ketika menjawab pers mengaku bahwa jika disesuaikan regulasi sebenarnya sekitar 90 persen KA eks Depo Depok tak laik operasi. Tren semacam itu tidak menutup kemungkinan juga terjadi di sejumlah depo KRL Bogor, Bukit Duri Manggarai dan Bekasi.
Penumpang KRL di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) setiap harinya mencapai 320-400 ribu per hari. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
