SMK di Samarinda Akan Produksi 2.000 Laptop

Samarinda (ANTARA News) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengajukan anggaran senilai Rp600 juta pada RAPBD 2010 untuk mendanai pengadaan 2.000 unit laptop yang akan diproduksi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 7 Samarinda.

"Sasaran program ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda Abdul Rachim di Samarinda, Selasa.

Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui program pembagian laptop cuma-cuma kepada 2.000 guru.

"Selain itu, membuktikan bahwa pelajar SMK 7 Samarinda memiliki prestasi yang membanggakan, yaitu mampu memproduksi laptop sehingga harganya lebih murah ketimbang di pasaran," katanya.

Pembagian laptop yang dilengkapi dengan peralatan akses internet itu merupakan tindak lanjut dari saran Mendiknas Bambang Sudibyo saat berkunjung ke Kaltim belum lama ini untuk menyaksikan penandatanganan MoU (nota kesepahaman) antara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dengan 14 bupati/walikota seKaltim.

Isi MoU itu antara lain komitmen pemberian insentif Rp1 juta/guru/bulan, serta wajib belajar (Wajar) 12 tahun atau setingkat lebih tinggi dari program nasional yang baru jalankan Wajib Belajar sembilan tahun.

Mendiknas memuji perkembangan pendidikan di Kaltim dan menyarankan agar daerah kaya seperti Kalimantan Timur bisa membagikan laptop ke semua guru secara gratis untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Memang tidak semua guru mendapatkan laptop gratis ini. Tahap awal hanya sekitar 20 persen dari total guru di Samarinda atau sebanyak 2.000 guru," kata Abdul Rachim.

Pihaknya sengaja membeli laptop produksi SMK 7 untuk mendukung kurikulum praktikum pada sekolah kejuruan di Samarinda meskipun diakui laptop itu tidak begitu canggih dibanding buatan luar negeri. Namun, kata dia, sudah bisa memenuhi kebutuhan informasi bagi para guru.

"Jadi pemanfaatan uang rakyat yang dianggarkan dalam RAPBD 2010 tersebut benar-benar bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan di Samarida. Prinsip lain yakni bukan membeli merek namun lebih melihat manfaatnya," katanya.

Ia menilai warga "Kota Tepian" patut merasa bangga dengan prestasi siswa SMK 7 Samarinda yang mampu memproduksi peralatan elektronik cukup canggih meskipun baru tahap perakitan.

Menyinggung tentang persyaratan bagi guru yang mendapatkan laptop gratis itu, ia mengatakan sampai kini masih merumuskan persyaratan bagi tenaga pendidik yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

"Memang harus ada persyaratan, mengingat untuk tahap awal hanya 20 persen dari total guru di Samarinda yang mendapatkannya. Mengenai kualifikasi atau kretaria tersebut masih kami rumuskan," kata Abdul Rachim.

Sekolah Berstandar Internasional

Ia mengatakan Disdik Samarinda tidak membagikan laptop gratis itu kepada guru yang mengajar di Sekolah Berstandar Internasional (SBI) karena sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota maka pengelolaan SBI diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

"Namun, untuk Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) masih menjadi tanggungjawab Pemkot atau Disdik Samarinda karena masih menjadi kewenangan Pemkot Samarinda, ya tentu saja kami akan anggarkan," kata Abdul Rachim.

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi pihak yang langsung merespons wacana yang digulirkan oleh Mendiknas tentang program bantuan laptop yang dilengkapi peralatan akses internet kepada sejumlah guru di daerah itu, dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan Kaltim 2009.

Jumlah guru yang akan mendapat bantuan laptop dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sekitar 20 persen dari 58.829 guru seKaltim.

Bantuan tersebut difokuskan kepada guru yang mengajar di SBI. Di Kaltim kini terdapat 31 SBI dan RSBI dengan rincian 11 SMK, tujuh SMA, delapan SMP, dan lima SD. (*)