Terminal Giwangan Yogyakarta data penumpang dari zona merah COVID-19

Meskipun jumlah penumpang dari Jabodetabek semakin sedikit, tetapi prosedur pemeriksaan dan pendataan tetap kami lakukan

Yogyakarta (ANTARA) - Penumpang bus dari zona merah COVID-19 yang tiba di Terminal Giwangan Yogyakarta diwajibkan menjalani serangkaian prosedur, mulai dari kewajiban cuci tangan, pengukuran suhu tubuh, hingga pendataan yang dilakukan petugas.

“Meskipun jumlah penumpang dari Jabodetabek semakin sedikit, tetapi prosedur pemeriksaan dan pendataan tetap kami lakukan. Semua kami data,” kata Kepala Satuan Pelayanan Terminal Giwangan Yogyakarta Bekti Zunanta di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, jumlah penumpang yang tiba di Terminal Giwangan Yogyakarta dari Jabodetabek pada Senin (20/4) tercatat sebanyak 34 orang dari 11 armada.

“Penumpang tersebut kami data. Kami catat KTP-nya, kami tanyakan tujuannya datang ke Yogyakarta dan alamat selama berada di Yogyakarta. Ada beberapa yang hanya melintas di Giwangan untuk menuju daerah lain tetapi sebagian besar memang bertujuan untuk mudik,” katanya.

Selain menerapkan prosedur pemeriksaan dan pendataan untuk penumpang, Bekti mengatakan, juga dilakukan prosedur yang sama untuk kru bus. Setiap kru yang datang diminta melakukan pemeriksaan suhu dan masuk ke bilik sterilisasi untuk disemprot disinfektan.

“Bus yang datang pun langsung disemprot disinfektan. Pembersihan dengan disinfektan juga dilakukan di bagian dalam bus,” katanya .

Dia menambahkan lingkungan Terminal Giwangan Yogyakarta juga disemprot disinfektan tiga kali dalam sehari.

Hingga saat ini, lanjut Bekti, juga terjadi penurunan jumlah armada bus antar kota antar provinsi yang masuk ke Terminal Giwangan yaitu menjadi sekitar 600 armada per hari dari kondisi normal sebanyak 1.700 armada per hari.

“Untuk tujuan ke arah Jawa Timur, sudah ada tambahan beberapa Perusahaan Otobus (PO) yang beroperasi. Sebelumnya, hanya ada dua PO tetapi kini ada PO lain yang melayani penumpang namun jumlahnya juga sedikit,” katanya.

Sedangkan terkait keputusan pemerintah untuk melarang semua warga mudik, Bekti mengatakan, bahwa pemerintah sudah membatalkan semua agenda mudik bersama tahun ini.

“Tahun ini pun, tidak ada Posko Lebaran. Semua berjalan sesuai pengelolaan terminal pada hari biasa saja,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi berharap, keputusan pemerintah pusat untuk melarang seluruh warga mudik akan mampu mencegah meluasnya penularan virus corona.

“Apalagi, kasus positif COVID-19 maupun pasien dalam pengawasan (PDP) di Yogyakarta sebagian besar disebabkan karena memiliki riwayat perjalanan dari zona merah. Kalau sudah dilarang mudik, maka kami berharap kasus COVID-19 di daerah bisa turun,” katanya.

Saat ini pun, lanjut dia, juga sudah dilakukan “screening” di wilayah perbatasan antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah.

“Yang perlu dilakukan adalah konsisten dalam membatasi pergerakan orang antar wilayah sehingga penularan virus corona bisa ditekan,” katanya yang menyebut bahwa Yogyakarta belum perlu mengajukan usulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Namun demikian, lanjut Heroe, jika larangan mudik tersebut membuahkan hasil yang baik yaitu menurunkan atau mengatasi COVID-19, maka masyarakat tetap tidak boleh lengah.

“Di Yogyakarta banyak terdapat mahasiswa dari luar daerah. Tetap harus dilakukan antisipasi jika kegiatan di kampus atau pendidikan mulai aktif dan normal lagi. Supaya tidak ada temuan kasus baru,” katanya.

Hingga Senin (20/4), total pendatang yang tiba di Yogyakarta tercatat sebanyak 2.081 orang. Seluruhnya diminta melakukan isolasi mandiri untuk pencegahan penularan virus corona.