Kosgoro Berharap Pilpres Satu Putaran

Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Pusat Koletif (PPK) Kosgoro berharap, pemilihan presiden (pilpres) pada 8 Juli 2009, berlangsung dalam satu putaran saja, agar dapat dihemat anggaran negara untuk pilpres putaran kedua yang mencapai Rp8 triliun, kata Ketua umum PPK Kosgoro H Effendi Jusuf.

"Hasil rekomendasi Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) Kosgoro di Jakarta 4-6 Juni, antara lain Kosgoro mengharapkan pilpres dapat diselesaikan dalam satu putaran guna menghemat anggaran negara," katanya kepada pers di Jakarta, Senin Sore.

Effendi selaku ketua Muspimnas mengatakan, harapan satu putaran pada pilpres bukan untuk mendukung pasangan tertentu, tetapi agar anggaran negara untuk putaran II pilpres mencapai Rp8 triliun dapat dihemat dan dialihkan untuk program kesejahteraan rakyat menghadapi krisis ekonomi global saat ini.

Dia menegaskan, harapan Kosgoro itu didasarkan pertimbangan demi penghematan anggaran negara, pendidikan politik bagi rakyat dan iklim demokrasi.

"Kosgoro sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) bersikap netral dalam menghadapi pilpres 2009 dan meminta masyarakat termasuk anggota Kosgoro untuk menggunakan hak pilihnya sesuai aspirasinya," katanya didampingi Sekjen PPK Kosgoro H Syahrul J Bungamayang.

Ketika ditanya jika tiga pasangan capres yaitu Megawati-Prabowo, SBY-Boediono, dan JK-Wiranto masing-masing tidak ada yang memperoleh 50 persen suara, Effnedi menegaskan, sesuai ketentuan UU harus dilakukan pilpres dua putaran yakni bagi pasangan dengan jumlah suara terbanyak pertama dan kedua pada pilpres puataran I.

Effendi menjelaskan, hasil rekomendari Muspimnas kosgoro juga mendesak pemerintah perlu mengambil sikap tegas dengan tidak mengabaikan geopolitik yang dilandasi hubungan bilateral ASEAN, terhadap pelanggaran kapal perang Malaysia atas wilayah perairan Ambalat milik Indonesia.

"Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk pertahanan di wilayah perbatasan yang tidak hanya Ambalat, tetapi perbatasan dengan negara lainnya, sehingga wilayah tetap utuh dalam NKRI," katanya.

Effendi menambahkan, Kosgoro memintah pemerintah secara proaktif mampu melindungi hak-hak warga Indonesia yang berada di luar negeri, seperti TKI dan pelajar/mahasiswa Indonesia di Malaysia dan di negara yang lain.

Kosgoro mengusulkan kepada pemerintah, agar pendiri Kosgoro, alm Mayjen (purn) Mas Isman ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional atas jasa Mas Isman yang telah memimpin perjuangan Ex TNI Brigade 17 Detasemen I TRIP Jatim dalam mempertahankan kemerdekaan RI khususnya di daerah Jatim.

Kosgoro dalam Muspimnas tersebut juga menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah di bidang politik, hukum dan HAm, ekonomi dan pendidikan.(*)